MEDAN — Pemprov Sumut bersama perwakilan Jepang sepakat memperkuat kemitraan di bidang pengembangan tenaga kerja. Fokus utama kerja sama ini adalah menyelaraskan kurikulum pelatihan vokasi dengan standar industri modern yang berlaku di Jepang.
Kesepakatan ini tidak sekadar nota kesepahaman. Pemerintah Jepang akan terlibat langsung dalam proses transfer pengetahuan, termasuk penyediaan instruktur dan modul pelatihan berbasis teknologi terkini.
Tenaga kerja asal Sumut yang mengikuti program ini nantinya berpeluang mendapatkan sertifikasi yang diakui di Jepang. Hal ini membuka akses lebih luas untuk penempatan kerja di perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia maupun langsung di Negeri Sakura.
Jepang memiliki kebutuhan tinggi akan tenaga kerja terampil di sektor manufaktur, perawatan lansia, dan logistik. Sumut, dengan populasi usia produktif yang besar, dinilai sebagai mitra strategis untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut menyebut kemitraan ini dirancang untuk menjawab tantangan pengangguran terdidik. "Kami tidak hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar," ujarnya dalam pernyataan resmi.
Program ini menargetkan penempatan sedikitnya 500 tenaga kerja asal Sumut dalam dua tahun pertama. Mereka akan mengikuti program pelatihan intensif selama enam bulan sebelum ditempatkan.
Selain itu, pemerintah Jepang juga berkomitmen memberikan pendampingan pasca-penempatan untuk memastikan adaptasi budaya kerja dan kesejahteraan pekerja.
Kemitraan ini diyakini mampu mendongkrak perekonomian daerah. Para pekerja yang kembali dari Jepang nantinya diharapkan membawa modal dan keahlian untuk membuka usaha di kampung halaman.
Pemprov Sumut juga akan memprioritaskan peserta dari kalangan lulusan SMK dan politeknik yang selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya. Program ini menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan industri global.