SIMALUNGUN — DPD KNPI Kabupaten Simalungun menyatakan dukungan penuh kepada Kadis Pendidikan Sumut untuk bekerja secara independen. Sikap ini disampaikan menyusul kekhawatiran publik akan adanya intervensi politik praktis yang membayangi birokrasi pendidikan pasca kontestasi Pilgub Sumatera Utara.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Simalungun periode 2024–2027, Sabaruddin Sirait, menegaskan bahwa posisi strategis di Dinas Pendidikan harus dijalankan demi kemajuan sumber daya manusia, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Jabatan strategis di lingkungan Pemprov Sumut harus mengedepankan kemajuan dunia pendidikan, bukan kepentingan politik praktis ataupun kelompok tertentu,” ujar Sabaruddin dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin.
Sabaruddin menekankan bahwa Dinas Pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas SDM di Sumatera Utara. Seluruh kebijakan yang diambil wajib berorientasi pada kesejahteraan peserta didik dan tenaga pendidik.
“DPD KNPI Kabupaten Simalungun mendukung penuh agar Kadis Pendidikan Sumatera Utara dapat bekerja secara objektif, profesional, dan terbebas dari intervensi maupun bayang-bayang kelompok relawan Pilgubsu. Dunia pendidikan jangan sampai dijadikan ruang balas jasa politik,” tambahnya.
Menurut Sabaruddin, masyarakat saat ini sangat membutuhkan pemimpin birokrasi yang mampu menjaga netralitas dan fokus pada pelayanan publik. KNPI Simalungun berharap Dinas Pendidikan Sumut mampu menghadirkan program-program nyata yang berdampak langsung, termasuk pemerataan fasilitas pendidikan hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Organisasi kepemudaan ini juga mengajak seluruh elemen pemuda untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor profesionalisme dan transparansi. Sabaruddin menambahkan bahwa organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga demokrasi serta memastikan birokrasi tidak terseret dalam kepentingan politik pasca kontestasi.
“Kita ingin birokrasi di Sumatera Utara bersih, profesional, dan fokus bekerja untuk rakyat. Jangan ada lagi dikotomi relawan dan bukan relawan dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan,” tutupnya.