Praktisi Hukum dan Anggota DPRD Binjai Desak Pemko Buka Data Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok

Penulis: Ragil  •  Kamis, 14 Mei 2026 | 23:35:01 WIB
Praktisi hukum menuntut keterbukaan pengelolaan Dana Bagi Hasil pajak rokok di Binjai.

BINJAI — Tuntutan keterbukaan informasi pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok di Kota Binjai kembali mengemuka. Setelah sebelumnya dikritik oleh Muhammad Jaspen Pardede, kini kalangan praktisi hukum dan anggota DPRD Kota Binjai angkat bicara. Mereka menilai minimnya transparansi pemerintah daerah dalam mengelola dana tersebut telah memicu polemik yang tak perlu.

Keterbukaan Anggaran untuk Cegah Asumsi Negatif

Praktisi Hukum Langkat Binjai, G. Sukirman SH, menegaskan bahwa DBH pajak rokok bukanlah anggaran yang bisa dikelola tanpa pengawasan publik. Menurutnya, alokasi dana ini sudah diatur regulasi dan peruntukannya, terutama untuk sektor kesehatan, penegakan hukum, dan pengendalian konsumsi rokok.

“Keterbukaan anggaran harus menjadi komitmen bersama. Jika memang penggunaan dana sudah sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup informasi kepada masyarakat,” ujar Sukirman saat dimintai tanggapan, Kamis (14/5/2026).

Ia menambahkan, transparansi bukan sekadar memenuhi prinsip good governance, tetapi juga strategi untuk mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat. Justru dengan membuka data, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa diperkuat.

DPRD Dorong Publikasi Berkala via Kanal Resmi

Seorang anggota DPRD Kota Binjai yang enggan disebutkan namanya juga mendorong Pemko Binjai untuk secara berkala mempublikasikan laporan penerimaan dan realisasi DBH pajak rokok. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret atas polemik yang berkembang.

“Masyarakat berhak tahu berapa besar dana yang diterima dan program apa saja yang dibiayai,” ujarnya.

Sekda Binjai Bungkam, Publik Makin Bertanya

Upaya konfirmasi media kepada Sekretaris Daerah Kota Binjai terkait sorotan ini belum membuahkan hasil. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp telah diterima, namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada tanggapan atau komentar resmi dari pihak Pemko Binjai.

Sikap bungkam tersebut justru memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Isu transparansi anggaran merupakan hal sensitif yang menjadi perhatian warga Kota Binjai. Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan resmi agar polemik tidak terus berlarut dan memicu spekulasi yang semakin meluas.

Reporter: Ragil
Sumber: orbitdigitaldaily.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top