MEDAN — Wakil Ketua PW IPNU Sumut, Rekan Imron Halomoan Siregar, menyebut praktik penyanderaan SK Penetapan diduga dilakukan oknum yang memanfaatkan wewenang dan jabatan sebagai operator SIREKAN. Imron menyampaikan hal itu di Medan, Minggu (02/11/2026).
Menurut PW IPNU Sumut, persaingan antarfigur calon ketua umum seharusnya diisi adu gagasan. Yang terjadi justru dugaan kecurangan lewat pengelolaan SK legalitas Pimpinan Cabang dan Wilayah.
Imron: SIREKAN Dibuat untuk Memudahkan Administrasi, Bukan Alat Sandera Politik
Imron menyayangkan sikap oknum pengurus IPNU Pusat yang dinilainya sewenang-wenang dalam menyetujui usulan surat penetapan dari cabang maupun wilayah.
“Kami sangat menyayangkan sikap dan perilaku licik oknum pengurus IPNU Pusat yang berbuat sewenang-wenang menyetujui usulan surat penetapan dari cabang ataupun wilayah. SIREKAN itu dibuat untuk mempermudah administrasi, bukan untuk dijadikan alat sandera politik untuk mengunci dukungan di Kongres,” ungkap Rekan Imron, Wakil Ketua PW IPNU Sumut.
Ia menilai fenomena itu mencederai semangat demokrasi di tubuh IPNU.
Mengapa Kongres XXI Dinilai Lebih dari Sekadar Pergantian Ketua Umum?
Kongres adalah forum tertinggi organisasi pelajar NU. PW IPNU Sumut menegaskan forum itu bukan sekadar ajang pergantian Ketua Umum Pimpinan Pusat.
Kongres menentukan arah IPNU di tengah tantangan kaderisasi, pendidikan, dan dinamika generasi muda yang kian kompleks.
Syarat Calon Ketua Umum: Gagasan Jelas, Bukan Bohir dan Jaringan Kuat
Menurut Imron, calon ketua umum tidak cukup hanya memiliki bohir, dukungan politik, dan jaringan yang kuat. Pemimpin harus punya gagasan yang jelas dan relevan bagi kader.
“IPNU membutuhkan pemimpin yang memahami kebutuhan kader dari tingkat Ranting hingga Pusat. Gagasan tentang penguatan kaderisasi, pendidikan, penguatan organisasi, dan keberpihakan terhadap persoalan pelajar harus menjadi visi utama, bukan adu kekuatan modal,” tegasnya.
PW IPNU Sumut juga menyatakan tidak akan terjebak politik transaksional saat menentukan pilihan di Kongres XXI.
“Kita harus melihat intelektualitas dan moralitas calon. Bukan hanya melihat siapa yang memiliki naga kuat di belakangnya. IPNU membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir, gagasan yang jelas, serta integritas moral dalam menjalankan amanah organisasi,” pungkas Imron.
Apa yang Diminta PW IPNU Sumut kepada Panitia dan Pimpinan Pusat?
PW IPNU Sumut meminta Steering Committee Kongres XXI dan Pimpinan Pusat IPNU segera mengevaluasi dan mengaudit pengelolaan aplikasi SIREKAN.
Tujuannya, agar Kongres di Kendal melahirkan pemimpin pelayan kader, bukan penguasa kader.