MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menilai penataan status tanah wakaf tidak bisa lagi ditunda. Muhibuddin menyebut pengamanan aset itu menyangkut kebutuhan tanah bagi kepentingan umat, bukan semata urusan administrasi pertanahan.
Dalam kegiatan penyerahan sertipikat tanah wakaf kepada perwakilan nazir masjid di Kota Medan, Kajati Sumut didampingi Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumut Nurhandayani, Kajari Medan Ridwan Sujana Ansar, dan Kajari Belawan Yusup Darmaputra. Sejumlah pejabat struktural kedua kejaksaan negeri itu ikut hadir.
Dari jajaran Pemerintah Kota Medan, hadir PJ Sekda Erfin Fahcrurazi, PLT Kepala BPN/ATR Kota Medan Reza Andrian Fachri, Ketua MUI Kota Medan Prof Dr H Mohd Hatta, para kepala OPD, serta pejabat dan undangan terkait.
Wakaf Bukan Hanya Masjid dan Pemakaman Muslim
Muhibuddin menekankan pengamanan tanah wakaf tidak boleh berhenti pada aset umat Islam. Ia mendorong perlindungan serupa berlaku bagi tanah wakaf pemakaman milik komunitas gereja dan agama lain.
"Menurut Kajati Sumut, pengelolaan dan penataan serta pengamanan status tanah wakaf sangat penting dan mendesak dilakukan guna melindungi kebutuhan tanah untuk kepentingan umat, ini saya dorong juga tidak hanya berlaku untuk umat muslim saja seperti tanah wakaf masjid maupun pemakaman muslim, melainkan ini juga kita tekankan agar dilakukan kepada umat beragama lain seperti tanah wakaf pemakaman milik komunitas gereja atau agama lainnya, karena tanah wakaf harus dijaga, dikelola dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu saja, oleh karenanya harus ada landasan dan dasar penguatan hukumnya," ujar Muhibuddin.
Kejaksaan Sinergi dengan BPN dan Pemkot Medan
Kasi Penkum Kejati Sumatera Utara Rizaldi menyatakan kejaksaan hadir bersinergi dengan pemangku kepentingan dan aparatur lain. Sinergi itu diarahkan untuk mempercepat penataan dan penguatan kepastian hukum atas tanah berstatus wakaf.
Penyerahan sertipikat oleh Walikota Medan Rico Waas menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut. Sertipikat diterima langsung perwakilan nazir masjid di kota itu.
Bagi nazir, dokumen sertipikat menjadi pegangan hukum ketika tanah wakaf hendak dimanfaatkan atau dipertahankan dari sengketa. Kajati Sumut menyebut pemanfaatan tanah wakaf harus diarahkan untuk kepentingan kelompok masyarakat yang berhak, sesuai regulasi dan aturan hukum yang berlaku.