TEBING TINGGI — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi Muhammad Deni Saragih menyebut program "Jaksa Sahabat Pendidik" dirancang untuk memberi edukasi hukum soal pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP) dan pelaksanaan revitalisasi sekolah. Kegiatan di Aula Lantai IV Balai Kota itu juga memetakan potensi risiko dan konsekuensi hukum bagi satuan pendidikan.
Menurut Deni, program ini bertujuan membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan sekolah. Tujuannya agar lingkungan pendidikan aman, nyaman, dan bebas dari penyimpangan.
Empat Penekanan Wali Kota untuk Kepala Sekolah
Wali Kota Iman Irdian Saragih menegaskan pembangunan sektor pendidikan tidak bisa dibebankan hanya kepada Dinas Pendidikan. Ia meminta seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat ikut terlibat.
Dalam sambutannya, Iman merumuskan sejumlah penekanan bagi para pendidik dan pengelola sekolah:
- Membangun integritas dan budaya antikorupsi di lingkungan satuan pendidikan.
- Mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh regulasi pendidikan.
- Memperkuat pengawasan internal dan budaya kerja profesional tanpa mengabaikan mutu pendidikan.
Iman mengingatkan kepala sekolah mengemban tanggung jawab besar, mulai dari memastikan proses pembelajaran berjalan baik, meningkatkan kompetensi guru, hingga mengelola Dana BOSP, aset, dan administrasi pertanggungjawaban keuangan.
"Di sisi lain, kepala sekolah juga diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, termasuk Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau Dana BOSP, pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan sekolah, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan," terang Wali Kota.
Kajari: Korupsi Kini Lebih Banyak karena Keserakahan
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tebing Tinggi Anthoni Nainggolan, yang menjadi narasumber, menyoroti pergeseran pola korupsi. Menurutnya, korupsi karena kebutuhan sudah lama ditinggalkan seiring ikhtiar negara meningkatkan pendapatan.
"Yang terjadi sekarang korupsi karena keserakahan, kurang-kurang terus. Dilakukan digitalisasi, ini salah satu ikhtiar memberantas korupsi, semisal sekarang SPMB digital untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Tapi banyak dari kita melakukan perilaku koruptif. Mungkin tidak mengambil uang, tapi perilaku koruptif ada pada kita, misalnya datang terlambat atau titip absen," ungkap Kajari.
Anthoni menyebut korupsi umumnya muncul dari dua faktor, yakni corruption by need dan corruption by greedy. Ia menegaskan integritas berangkat dari niat awal yang wajib dimiliki setiap pendidik.
"Bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga bagaimana murid menjadi beradab," pungkas Kajari.
Harapan agar Program Berlanjut
Wali Kota berharap "Jaksa Sahabat Pendidik" tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Ia ingin program itu menjadi wadah komunikasi dan konsultasi berkelanjutan antara kejaksaan dan satuan pendidikan.
"Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab," harap Wali Kota.