MEDAN — Walikota Medan Rico Waas mengikuti langsung penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen itu menjadi tahapan lanjutan pembahasan rancangan anggaran sebelum masuk ke pembahasan tingkat berikutnya.
Sejumlah fraksi memberikan catatan sekaligus meminta penjelasan lebih rinci dari Pemko Medan soal arah kebijakan anggaran 2027. Sorotan utama: efektivitas belanja OPD, pengentasan kemiskinan, transportasi publik, hingga keberlangsungan UMKM.
Gerindra: Jangan Sampai Anggaran OPD Naik, Persoalan Warga Tak Berubah
Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Dame Dumasari Hutagalung menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka. Menurutnya, APBD adalah instrumen politik anggaran yang bersumber dari uang rakyat dan harus kembali kepada masyarakat melalui pelayanan serta pembangunan yang nyata.
Gerindra meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjelaskan secara konkret penggunaan anggaran.
"Jangan sampai anggaran OPD meningkat tetapi persoalan masyarakat tidak berubah," jelas Dame Dumasari Hutagalung.
Soal pengentasan kemiskinan, Fraksi Gerindra menilai kinerja Dinas Sosial tidak semestinya hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan. Ukuran yang lebih tepat: berapa banyak keluarga yang berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri.
BRT Mebidang Diminta Diukur dari Pengguna, Bukan Jumlah Halte
Untuk program BRT Mebidang, Gerindra meminta keberhasilannya diukur dari peningkatan penggunaan transportasi publik dan kontribusinya mengurangi kemacetan. Bukan hanya dari jumlah halte maupun armada yang tersedia.
Demokrat Soroti Pendapatan Turun 1,24 Persen, PAD Naik 4,28 Persen
Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Muslim menilai penyusunan APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara proporsional. Prinsip yang dikedepankan: transparansi, akuntabilitas, dan kesejahteraan publik.
Demokrat mencermati pendapatan Kota Medan 2027 diproyeksikan sekitar Rp 6,9 triliun lebih, atau turun 1,24 persen dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan meningkat 4,28 persen menjadi sekitar Rp 4,1 triliun lebih.
Fraksi Demokrat mendorong Pemko Medan memperkuat koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, mengoptimalkan aset daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar berkontribusi lebih besar terhadap PAD.
"RAPBD Tahun 2027 hendaknya benar-benar mampu menjawab berbagai persoalan yang ada di masyarakat," tegas Fraksi Demokrat, seraya meminta pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu prioritas utama.
NasDem: Aspirasi Warga soal Jalan Lingkungan hingga Air Bersih Jadi Jiwa APBD
Fraksi Partai NasDem yang disampaikan Faisal Arbi menekankan agar aspirasi masyarakat menjadi jiwa dalam APBD 2027. Aspirasi itu menyangkut perbaikan jalan lingkungan, akses air bersih, pelayanan kesehatan yang adil, pendidikan yang tidak membebani orang tua, serta bantuan sosial yang tepat sasaran.
NasDem juga meminta perhatian serius terhadap keberlangsungan UMKM dan pedagang kecil di Kota Medan. Pelaku usaha kecil saat ini menghadapi kenaikan biaya usaha dan perubahan daya beli masyarakat.
Masukan Fraksi Jadi Bahan Penyempurnaan Rancangan Anggaran
Berbagai pandangan fraksi tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda APBD Kota Medan 2027. Masukan itu diharapkan menjadi bahan bagi Pemko Medan dalam menyempurnakan rancangan anggaran agar lebih efektif, efisien, transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
