SUMATERA UTARA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan anggaran operasional Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan disiapkan mulai dari Kementerian ESDM, Senin (5/10/2026). Penataan anggaran kementerian baru yang bakal dipimpin Bahlil Lahadalia itu masih dalam proses, termasuk penentuan bagian anggaran (BA) dan tata kelolanya.
Suahasil menegaskan pemerintah pada tahap awal hanya perlu menambahkan pos anggaran baru untuk biaya operasional kementerian koordinator anyar tersebut. Penambahan pos itu berjalan seiring penataan tata kelola dan administrasi yang masih digodok di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
Pernyataan itu disampaikan Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Ia menjelaskan bahwa pembentukan struktur anggaran sebuah kementerian koordinator tidak bisa dilakukan sekaligus, terutama karena kementerian ini menangani dua sektor yang selama ini berada di bawah Kementerian ESDM.
Bagian Anggaran Masih Digodok
Suahasil menyebut penentuan bagian anggaran menjadi salah satu pekerjaan rumah utama dalam pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi. Bagian anggaran adalah kode akuntansi yang menentukan dari mana dan bagaimana satuan kerja sebuah kementerian memperoleh serta membelanjakan dana.
"Tinggal nanti kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, BA-nya berapa, dan seterusnya, itu dalam proses kita buat," ujar Suahasil.
Menurut Suahasil, proses tersebut mencakup penentuan besaran pagu, mekanisme pencairan, hingga administrasi kepegawaian. Ia tidak menyebut angka pasti untuk anggaran operasional kementerian tersebut.
Mengapa Anggaran Dimulai dari ESDM
Kementerian ESDM menjadi titik awal penyiapan anggaran karena sektor hilirisasi dan transisi energi sebelumnya ditangani kementerian itu. Hilirisasi mineral dan batu bara selama ini menjadi salah satu program prioritas yang dikoordinasikan lintas kementerian, sementara transisi energi menyangkut pengembangan energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil.
Dengan menarik sebagian fungsi tersebut ke kementerian koordinator baru, pemerintah perlu memindahkan atau menggandakan pos anggaran yang sebelumnya melekat di ESDM. Proses inilah yang menurut Suahasil belum rampung.
Dampak ke Belanja Negara
Pembentukan kementerian koordinator baru menambah satu lagi unit pengguna anggaran dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Konsekuensinya, pemerintah harus menyiapkan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal untuk struktur organisasi yang baru.
Bagi pelaku usaha di sektor mineral, batu bara, dan energi terbarukan, kejelasan anggaran kementerian ini menentukan seberapa cepat koordinasi perizinan dan insentif bisa berjalan. Ketidakpastian yang berkepanjangan berpotensi menunda sejumlah proyek hilirisasi yang sudah masuk pipeline investasi.
Suahasil memastikan penataan anggaran tetap berjalan tanpa mengganggu pos belanja lain yang sudah ditetapkan dalam APBN. Pemerintah, katanya, akan menyelesaikan tata kelola dan administrasi terlebih dahulu sebelum menetapkan besaran bagian anggaran secara final.
Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sekaligus mendorong bauran energi bersih. Kecepatan realisasi anggaran kementerian ini akan menjadi indikator awal seberapa serius dorongan tersebut dijalankan.
