SUMATERA UTARA — Presiden memperluas mandat Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sejak Kamis (1/10/2026), tanpa melepas jabatan Menteri ESDM. Penyatuan dua portofolio ini dinilai krusial karena hilirisasi mineral butuh pasokan energi besar, sementara daya saing industri ke depan ditentukan ketersediaan energi murah dan rendah emisi. Investasi hilirisasi sendiri sudah menembus Rp300,1 triliun pada Semester I 2026 atau 29,7 persen dari total investasi nasional.
Paragraf pembuka: Pelantikan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi menandai pertama kalinya agenda pengolahan mineral dan transisi energi berada di bawah satu koordinasi kementerian. Pemerintah beralasan langkah itu diperlukan untuk mempercepat dua agenda besar sekaligus: hilirisasi dan transisi energi. Bahlil tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM, sehingga kebijakan pertambangan, energi, dan investasi berada dalam satu meja koordinasi.
Mengapa Dua Agenda Ini Harus Disatukan
Ekonom Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi relevan karena keduanya saling bergantung. Smelter dan kawasan industri pengolahan mineral membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar, sementara pasar global semakin menuntut produk dengan jejak karbon rendah.
"Penggabungan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar, sementara arah pengembangan industri ke depan juga semakin ditentukan oleh ketersediaan energi yang kompetitif dan rendah emisi," kata Fatkur saat dihubungi, Jumat (3/10/2026).
Menurut Fatkur, posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM membuka ruang mempertemukan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dalam satu koordinasi terpadu. Tanpa itu, ia mengingatkan, pengembangan industri berisiko menghadapi persoalan pasokan energi di kemudian hari.
Investasi Hilirisasi Tembus Rp300 Triliun
Besarnya taruhan di sektor ini terlihat dari angka. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi hilirisasi pada Semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun, setara 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional. Cakupannya meliputi sektor mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, serta besi dan baja.
"Besarnya investasi hilirisasi menunjukkan bahwa agenda ini sudah menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi nasional. Karena itu, kebutuhan energinya juga harus dirancang sejak awal agar pengembangan industri tidak menghadapi persoalan pasokan energi di kemudian hari," ujar Fatkur.
Ia menyoroti perubahan struktur industri dalam negeri yang mulai terlihat dari peningkatan kapasitas pengolahan nikel. Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah, tetapi mulai membangun industri pengolahan di dalam negeri.
Tantangan: Jangan Berhenti di Smelter
Fatkur menekankan tantangan berikutnya adalah memastikan hilirisasi bergerak ke produk bernilai tambah lebih tinggi. Pada komoditas nikel, pengembangan dapat diarahkan hingga prekursor, katoda, sel baterai, battery pack, kendaraan listrik, dan industri daur ulang.
Tembaga dapat dikembangkan menjadi kabel dan komponen kelistrikan maupun elektronik. Adapun bauksit diarahkan hingga aluminium dan produk turunannya.
"Dengan strategi tersebut, hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan smelter, tetapi menjadi fondasi reindustrialisasi nasional," kata Fatkur.
Ia menambahkan, produk hilirisasi Indonesia ke depan tidak hanya dinilai dari nilai ekonominya, tetapi juga dari efisiensi dan jejak karbon proses produksinya. Karena itu, pengembangan hidro, panas bumi, tenaga surya, dan sumber energi bersih lain perlu diintegrasikan dengan kawasan industri dan smelter.
Ketahanan Energi Jadi Prasyarat
Dari sisi ketahanan energi, Fatkur menyoroti capaian lifting minyak nasional sepanjang 2025 yang mencapai 605,3 ribu barel per hari, atau sekitar 100,05 persen dari target APBN. Capaian itu menjadi salah satu indikator kinerja sektor ESDM pada tahun tersebut.
Ia menilai penguatan produksi energi domestik perlu berjalan beriringan dengan agenda substitusi impor dan pengembangan industri dalam negeri. Kebijakan energi, katanya, tidak hanya diarahkan memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung industri jangka panjang.
Koordinasi Lintas Sektor yang Lebih Rapi
Pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai perluasan tanggung jawab Bahlil dapat memperkuat koordinasi agenda pembangunan yang selama ini melibatkan banyak kementerian dan lembaga.
Hilirisasi bersinggungan dengan sektor pertambangan, industri, investasi, perdagangan, hingga ketenagakerjaan. Sementara transisi energi membutuhkan koordinasi dengan sektor keuangan, lingkungan hidup, industri, dan pemerintah daerah.
"Penempatan keduanya dalam satu koordinasi membuka peluang bagi pemerintah untuk menyatukan arah kebijakan dan mengurangi keputusan yang berjalan sendiri-sendiri," ujar Kristian.
Penutup: Perluasan mandat Bahlil pada dasarnya menguji satu hal: apakah Indonesia mampu mengubah kekayaan mineral menjadi industri bernilai tambah tanpa mengorbankan target transisi energi. Dengan investasi hilirisasi yang sudah menyentuh 29,7 persen dari total investasi nasional, keberhasilan koordinasi ini akan menentukan arah transformasi ekonomi dalam beberapa tahun ke depan.
