SUMATERA UTARA — Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) resmi menahan mantan Direktur Jenderal Federal Land Development Authority (FELDA) dan mantan CEO Felda Investment Corporation (FIC) terkait dugaan penyelewengan proyek Kuala Lumpur Vertical City (KLVC). Penyidikan yang dinamai Op Fella ini menyorot seluruh transaksi investasi dan akuisisi aset FELDA periode 2010–2020, termasuk jejak investasi sawit yang menyentuh Indonesia.
Ketua Pesuruhjaya MACC Abd Halim Aman mengonfirmasi penangkapan dua mantan petinggi badan pengelola sawit milik negara Malaysia tersebut. Berkas penyidikan keduanya akan direkomendasikan agar naik ke tahap dakwaan.
"MACC akan merekomendasikan agar dakwaan diajukan terhadap kedua individu tersebut berdasarkan berkas penyidikan," ujar Halim dalam konferensi pers di Kajang, Sabtu (19/9).
Pihaknya kini menunggu persetujuan Kejaksaan Agung Malaysia untuk melanjutkan proses penuntutan. Penangkapan ini menandai babak baru penyidikan yang menyasar tata kelola keuangan FELDA dan anak usahanya.
Penyidikan berskala besar yang dinamai Op Fella berfokus pada seluruh transaksi investasi dan akuisisi aset FELDA selama rentang 10 tahun, yakni 2010 hingga 2020. Rentang waktu itu mencakup sejumlah ekspansi bisnis FELDA dan FIC ke sektor properti, keuangan, hingga perkebunan.
Kasus KLVC menjadi pintu masuk penyidik. Proyek properti tersebut melibatkan FELDA melalui FIC sebagai investor, dan diduga terjadi penyelewengan dana dalam prosesnya.
Selain menahan dua mantan pimpinan, MACC memeriksa mantan Ketua FELDA Isa Samad di Penjara Sungai Buloh. Pemeriksaan itu terkait tujuh berkas penyidikan terpisah yang mencakup dugaan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan penyelewengan dana investasi di lingkungan FELDA dan FIC.
"Keterangan tersebut dicatat di Penjara Sungai Buloh pada Kamis (17/9). Proses diperkirakan berlanjut pekan depan. Hingga Jumat (18/9), total 34 saksi telah dipanggil dan keterangan mereka dicatat terkait tujuh kasus yang tengah diselidiki," jelas Halim.
FELDA merupakan badan pengelola perkebunan sawit milik pemerintah Malaysia dengan bentang lahan yang luas. Sepanjang periode yang diselidiki, FELDA dan FIC diketahui memiliki sejumlah kepemilikan saham di perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia, termasuk melalui skema investasi lintas negara.
Bagi pelaku usaha sawit Indonesia, penyidikan ini membuka risiko lanjutan. Penelusuran transaksi lintas batas bisa menyeret mitra usaha, pemasok, hingga pemegang saham lokal ke dalam pemeriksaan. Otoritas Malaysia belum menyebut secara spesifik entitas Indonesia mana yang masuk radar penyidikan.
Investor yang memiliki eksposur ke emiten sawit dan properti di dalam negeri perlu mencermati perkembangan berkas ini. Ketidakpastian hukum di sisi mitra Malaysia berpotensi memengaruhi arus investasi dan kerja sama usaha di sektor tersebut.
Media Malaysia, Bernama, melaporkan MACC juga mencatat keterangan dari Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Mohamad Sabu serta sekretaris jenderal kementerian. Pemeriksaan itu terkait penyelidikan keterlambatan pasokan pupuk di Kedah.
Halim mengatakan keterangan Mohamad dicatat pada Rabu (16/9), sedangkan keterangan sekretaris jenderal dicatat sehari sebelumnya. Sejauh ini, 37 saksi telah dipanggil untuk membantu penyelidikan yang dimulai pada 26 Agustus terkait penunjukan sebuah perusahaan oleh Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan.
"Penyelidikan masih berlangsung dan diperkirakan akan rampung dalam satu atau dua minggu," kata Halim.
Dua penyidikan berjalan bersamaan: korupsi investasi FELDA dan dugaan penyimpangan pengadaan pupuk. Keduanya menyentuh rantai pasok sawit, dari hulu perkebunan hingga hilir distribusi input.
Untuk pasar Indonesia, sinyal utamanya ada pada risiko mitra dagang. Perusahaan sawit nasional yang memiliki perjanjian jual beli, patungan, atau kepemilikan silang dengan FELDA dan FIC sebaiknya memantau perkembangan berkas. Pengungkapan risiko di laporan keuangan menjadi krusial jika penyidikan meluas ke entitas lintas negara.
MACC belum merilis nama kedua tersangka maupun daftar transaksi yang masuk berkas. Kejaksaan Agung Malaysia memegang keputusan akhir apakah kasus ini berlanjut ke pengadilan.