Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Bank Indonesia memperkuat sinergi pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, dengan fokus utama membebaskan pelaku usaha mikro dari ketergantungan rentenir dan sistem ijon. Forum kolaborasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) Sumut 2026 yang digelar di Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumut, Medan, Kamis, menjadi ajang penyelarasan kebijakan dan penyusunan rencana aksi konkret. Pemprov Sumut menargetkan penyaluran 5.000 hingga 10.000 sertifikat halal gratis setiap tahun bagi pelaku UMKM di daerah itu.
MEDAN — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor mengatakan upaya ini diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan dan memperkuat legalitas usaha mikro. Ia mencontohkan banyak pelaku UMKM di Sumatera Utara yang terjerat rentenir, seperti perajin batu bata di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai.
"Mereka sampai tidak bisa menentukan harga produknya sendiri. Ini yang harus kita putus bersama melalui aksi nyata forum ekonomi syariah," ucap Timur usai membuka forum kolaborasi Eksyar Sumut 2026.
Sebagai langkah awal, Pemprov Sumut siap melakukan intervensi terhadap pelaku usaha mikro yang rentan agar bertransformasi menuju ekosistem usaha syariah yang lebih adil. Target penyaluran sertifikat halal gratis itu menyasar sebagian dari 1,4 juta unit UMKM yang ada di Sumatera Utara.
Data Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah Provinsi Sumut 2025 menyebutkan, 98,9 persen dari total UMKM tersebut merupakan pelaku usaha mikro dan kecil. Adapun 1.000 sertifikat halal gratis telah disalurkan pada periode sebelumnya.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Didit Widiana mengatakan ekonomi syariah bukan sekadar alternatif, melainkan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang tangguh dan inklusif. Secara nasional, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan sektor ekonomi syariah berada di kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen pada 2026.
Sektor unggulan halal value chain, seperti makanan dan minuman halal, fesyen, kosmetik, pariwisata ramah Muslim hingga ekonomi pesantren, diproyeksikan memberikan kontribusi sebesar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Forum kolaborasi ini merupakan bagian dari rangkaian Sumut Halal Fest 2026. Didit menekankan pentingnya mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perbankan, akademisi, pesantren, hingga UMKM.
"Melalui forum kolaborasi ini, kita ingin mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan mulai pemerintah, perbankan, akademisi, pesantren hingga UMKM agar memiliki arah gerak yang sama tanpa ada program tumpang tindih," ujarnya.