MEDAN — Tambahan anggaran Rp100 miliar untuk Dinas SDABMBK Kota Medan di P-APBD 2026 disiapkan guna merealisasikan seluruh pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Dana tersebut dikhususkan untuk belanja modal infrastruktur, menyusul masih banyaknya keluhan warga soal jalan berlubang, jalan tanah, hingga drainase yang tak berfungsi maksimal.
Wakil Ketua DPRD Medan, Hadi Suhendra, menyebut kebijakan ini merupakan bentuk keseriusan dewan dalam menjawab aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses. "DPRD Medan menyiapkan anggaran Rp100 miliar di Dinas SDABMBK untuk modal infrastruktur yang menjadi pokir seluruh anggota DPRD Medan. Ini bentuk keseriusan kita dalam merealisasikan seluruh aspirasi masyarakat terkait infrastruktur," ujarnya, Jumat (21/8/2026).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, dengan tambahan anggaran tersebut, tidak ada lagi alasan bagi Pemko Medan untuk menunda pembangunan. Ia secara spesifik menyoroti kawasan Medan Utara yang hingga kini masih memiliki ruas jalan tanah yang belum diaspal.
"Masalah jalan dan drainase harus tuntas. Khususnya untuk wilayah Medan Utara, jangan sampai ada lagi jalan-jalan tanah yang belum di aspal. Drainase juga harus berfungsi dengan baik, mengingat masalah banjir di Medan Utara masih belum teratasi sampai saat ini," tegas Hadi Suhendra.
Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, menyatakan pihaknya akan memaksimalkan anggaran tersebut jika benar-benar disahkan dalam P-APBD. Ia mengakui saat ini angka itu masih masuk dalam rancangan KUA-PPAS dan belum final.
"Ada rencana penambahan Rp100 miliar untuk belanja modal infrastruktur yang menjadi pokok pikiran anggota DPRD. Bila itu terealisasi, maka tentu akan kita maksimalkan. Tapi ini kan baru KUA-PPAS, belum disahkan (P-APBD)," kata Khairul Azmi, Kamis (20/8/2026).
Khairul memastikan prioritas pengerjaan akan difokuskan pada proyek fisik dengan waktu pengerjaan singkat. Mengingat sisa waktu berjalan setelah pengesahan P-APBD hanya sekitar dua hingga tiga bulan, jenis pekerjaan seperti jalan lingkungan dan drainase beton menjadi pilihan utama.
Langkah ini sejalan dengan arahan Wali Kota Medan, Rico Waas, yang sebelumnya menyatakan fokus pembangunan infrastruktur pada P-APBD 2026 akan menyasar kawasan Medan Utara. Ia menyoroti banyaknya drainase tidak sempurna dan jalan tanah di wilayah tersebut.
"Tentunya fokus ke infrastruktur, seperti adanya drainase yang tidak sempurna, jalan yang rusak, bahkan kondisi jalan yang masih tanah, itu yang harus kita perjuangkan. Begitu juga dengan masalah pendidikan dan kesehatan, itu juga akan kita perjuangkan," ujar Rico Waas, Selasa (18/8/2026).
Dengan adanya kepastian anggaran ini, publik menunggu eksekusi di lapangan. DPRD Medan berharap seluruh pokir yang telah disepakati dapat direalisasikan tepat waktu, sehingga keluhan warga tentang infrastruktur dasar dapat segera berkurang. ***