MEDAN — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara (Kemenkum Sumut) mengambil langkah untuk memperkuat budaya pelayanan publik dengan menggandeng PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Pelatihan bertajuk standar pelayanan prima (service excellence) ini digelar di Aula Soepomo, Kantor Wilayah Kemenkum Sumut, Medan, Rabu (5/8), dan diikuti oleh para pegawai.
Kegiatan ini dirancang untuk membekali aparatur sipil negara (ASN) dengan keterampilan komunikasi yang efektif. Fokus utamanya adalah etika berkomunikasi di ruang publik serta cara menangani keluhan masyarakat agar pelayanan berjalan profesional, humanis, dan berorientasi pada kepuasan warga.
Kepala Kanwil Kemenkum Sumut, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, menyebut ada kekhasan tersendiri dalam berkomunikasi dengan masyarakat di wilayahnya. Menurut dia, karakteristik warga Sumatera Utara yang cenderung berbicara dengan intonasi tegas kerap kali disalahartikan sebagai nada marah atau tidak ramah.
"Karakteristik masyarakat Sumatera Utara yang cenderung berbicara dengan intonasi tegas kerap disalahartikan. Karena itu, diperlukan pemahaman dan keterampilan komunikasi yang tepat agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan masyarakat merasa nyaman," ujarnya.
Untuk mendukung peningkatan kompetensi ini, Kemenkum Sumut menghadirkan Area Officer Service Manager BSI, Hery Chandra Nasution, sebagai narasumber utama. Ia memperkenalkan konsep ultimate service kepada para peserta pelatihan.
Hery menjelaskan bahwa ultimate service bukan sekadar memenuhi kebutuhan dasar pengguna layanan, tetapi juga mampu melampaui harapan mereka. Ia menekankan bahwa komunikasi yang efektif terwujud apabila petugas mampu mengenali dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakter serta kepribadian pengguna layanan.
"Komunikasi yang efektif dapat terwujud apabila petugas mampu mengenali dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan karakter serta kepribadian pengguna layanan sehingga pesan tersampaikan dengan baik dan kepuasan masyarakat meningkat," paparnya.
Pemilihan BSI sebagai mitra pelatihan bukan tanpa alasan. Kemenkum Sumut menilai industri perbankan memiliki standar pelayanan yang mumpuni, terutama dalam hal keramahan, kecepatan, profesionalisme, serta kemampuan menangani berbagai karakter nasabah. Standar inilah yang ingin diadaptasi ke dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para pegawai diberikan ruang untuk berbagi pengalaman serta tantangan yang mereka hadapi sehari-hari dalam melayani masyarakat. Harapannya, pelayanan publik ke depan menjadi lebih responsif, komunikatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.