SUMATERA UTARA — Aliran dana asing yang deras itu terjadi di tengah keputusan The Federal Reserve (The Fed) yang kembali menahan suku bunga acuan The Fed Funds Rate (FFR) di kisaran 3,5 persen hingga 3,75 persen pada pertemuan FOMC pekan ini. Meski ditahan, pernyataan Chairman The Fed Kevin Warsh masih mengindikasikan tidak akan ada pemangkasan dalam waktu dekat.
"Dari statement yang dibacakan oleh Chairman-nya (Kevin Warsh) itu terasa mereka (AS) masih hawkish dengan ekonominya. Mereka (AS) itu masih sangat concern juga terhadap situasi ekonomi yang kayaknya masih cenderung terus mengalami upward," ujar Destry dalam sambutan virtual Editor Briefing Perkembangan Ekonomi Terkini dan Bauran Kebijakan di Parapat, Jumat (31/7).
Destry menjelaskan kondisi perekonomian AS yang masih tumbuh membuat bank sentral negara maju bertahan pada sikap ketat. Situasi ini memicu skenario yang disebutnya sebagai higher for longer, di mana suku bunga, imbal hasil obligasi pemerintah AS (T-bond), dan inflasi berada di level tinggi dalam periode yang berkepanjangan.
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan utama BI dalam meracik kebijakan ke depan. Bank sentral tetap berpegang pada bauran kebijakan yang menyeimbangkan stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi (pro stability) tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi (pro growth).
Untuk menahan pelemahan rupiah, BI telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin sejak awal tahun dan mempertahankannya di level 5,75 persen. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan daya tarik aset domestik, termasuk SBN dan SRBI, sehingga memancing aliran modal masuk.
"Di awal minggu ini kita sudah melihat inflow untuk SBN dan SRBI Rp195 triliun dan itu nilainya lebih dari US$10 billion. Itu relatif besar, buat kami sangat penting karena ini akan memperkuat cadangan devisa kita," jelasnya.
Di sisi inflasi, BI bersama pemerintah mengintensifkan koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Salah satu instrumen utamanya adalah Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang menyasar stabilitas harga pangan dan penguatan ketahanan pangan nasional.
Hingga Juli 2026, realisasi program menunjukkan capaian yang melampaui target di beberapa sektor. Program optimalisasi Good Agricultural Practices (GAP) terealisasi 242 program atau 137,50 persen dari target nasional. Kerja Sama Antar Daerah (KAD) mencapai 267 nota kesepahaman atau 176,82 persen dari target, dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) mencapai 785 program atau 303,09 persen dari target.
Adapun Gerakan Pasar Murah (GPM) telah terlaksana sebanyak 10.669 kegiatan atau 67,22 persen dari target tahunan. BI memastikan akselerasi kegiatan ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun untuk menjaga daya beli masyarakat.