SUMATERA UTARA — Konsumsi bahan bakar minyak nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 600–610 ribu barel per hari. Program biodiesel B50 yang sudah dijalankan berhasil memangkas kebutuhan impor solar sebesar 250–300 ribu barel per hari, sehingga impor minyak tersisa 700–750 ribu barel per hari. Untuk mempercepat diversifikasi energi, Kementerian ESDM mulai mengarahkan perhatian pada hidrogen.
Dalam ajang Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa hidrogen tidak akan selamanya berada di belakang mobil listrik. “Saya meyakini, paling lambat lima sampai sepuluh tahun ke depan, hidrogen akan menyaingi kendaraan listrik berbasis baterai. Ini adalah pertarungan persaingan teknologi di tingkat dunia,” ujar Menteri ESDM, dikutip Sabtu, 25 Juli 2026.
Menurut Bahlil, Indonesia memiliki modal besar karena sumber bahan baku hidrogen tersebar di berbagai sektor. Mulai dari batu bara berkalori rendah, gas bumi yang diproyeksikan meningkat 150 persen pada 2029 melalui proyek ENI-Petronas di Kalimantan Timur berkapasitas 3.000 mmscfd dan Blok Masela 1.200 mmscfd, hingga potensi pembangkit listrik tenaga air di Sungai Mamberamo (21 GW) dan Sungai Kayan (13–14 GW).
Meski optimisme pemerintah menguat, data International Energy Agency (IEA) dalam Global Hydrogen Review 2026 menunjukkan kendaraan berbasis fuel cell (FCEV) yang beroperasi di seluruh dunia baru mendekati 130 ribu unit sepanjang 2025. Angka itu meningkat sekitar 20 persen dibanding tahun sebelumnya, namun masih sangat kecil jika dibandingkan populasi kendaraan listrik berbasis baterai yang sudah puluhan juta unit.
IEA mencatat sekitar 95 persen armada kendaraan komersial berbasis hidrogen dunia berada di China. Jepang dan Korea Selatan menjadi dua negara paling agresif membangun ekosistem hidrogen melalui kebijakan dan investasi teknologi.
Tantangan terbesar industri hidrogen kini bukan lagi teknologi, melainkan keekonomian proyek. Produksi hidrogen rendah emisi tumbuh sekitar 20 persen pada 2025 hingga mendekati 1 juta ton, namun volumenya kurang dari satu persen total produksi hidrogen global. Biaya produksi masih tinggi dan permintaan pasar belum berkembang signifikan.
Saat ini ongkos produksi hidrogen masih berada di atas harga B50 non-PSO untuk sektor industri yang berkisar Rp18.600. Bahlil optimistis kondisi itu tidak akan bertahan lama karena perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik global akan mendorong biaya semakin murah. “Meskipun ada inkonsistensi dari negara-negara penggagas Paris Agreement seperti Amerika Serikat, Indonesia tetap berkomitmen mencapai Net Zero Emission pada 2050 sampai 2060,” katanya.