MEDAN — Ketua Komisi E DPRD Sumut HM. Subandi memimpin rapat yang dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Tapanuli Tengah dari berbagai fraksi. Perwakilan BPBD dan Dinas Sosial Provinsi Sumut juga turut hadir. Dari laporan yang disampaikan DPRD Tapteng, sejumlah warga yang rumahnya rusak parah akibat bencana belum mendapat bantuan stimulan perbaikan rumah.
Anggota Komisi E Rahmansyah Sibarani menegaskan bantuan harus diberikan berdasarkan tingkat kerusakan rumah, bukan kedekatan atau faktor lain. “Jangan sampai masyarakat yang rumahnya hancur justru tidak mendapatkan bantuan. Pendataan harus objektif dan benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan,” tegasnya. Menurut dia, bantuan logistik memang diberikan ke semua warga terdampak, tapi bantuan stimulan perbaikan hanya untuk yang rumahnya rusak akibat bencana.
DPRD Tapteng yang hadir antara lain Ahmad Rivai Sibarani (Ketua DPRD dari NasDem), Musliadi Simanjuntak, Willy Saputra Silitonga, Ardino Tarihoran (Fraksi NasDem), Deni Herman Hulu (Ketua Fraksi Gerindra), Heni Sartika Simanjuntak (Ketua Fraksi Golkar), dan Pence Sihotang (Golkar). Mereka menyampaikan banyak keluhan warga yang rumahnya rusak namun tidak masuk daftar penerima.
Komisi E merekomendasikan kepada Dinas Sosial dan BPBD Sumut agar meminta Pemkab Tapteng mengumumkan daftar nama penerima maupun yang belum memenuhi syarat. “Kami meminta data penerima diumumkan secara terbuka. Jika ada warga yang belum masuk daftar, harus dijelaskan apa penyebabnya. Transparansi adalah kunci agar tidak muncul prasangka di tengah masyarakat,” ujar Rahmansyah.
Langkah ini dinilai penting untuk meminimalkan konflik sosial dan kesalahpahaman di lapangan. Komisi E berjanji akan mengawal proses penanganan pascabencana hingga seluruh hak masyarakat terpenuhi.
RDP juga menyinggung dugaan penyimpangan bantuan kemanusiaan lainnya. DPRD Tapteng menyampaikan laporan tertulis tentang bantuan susu Bear Brand yang berasal dari program Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan itu disebutkan sebagian bantuan tidak disalurkan, bahkan diduga disimpan dan diperjualbelikan ke luar daerah.
Menyikapi hal itu, Komisi E akan berkoordinasi dengan BPBD dan berkonsultasi ke Kementerian Sosial guna memastikan fakta di lapangan. Rahmansyah menegaskan: “Kami tidak ingin ada bantuan kemanusiaan yang disalahgunakan. Semua laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara serius agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.”
Selain Rahmansyah, dari DPRD Sumut hadir Fajri Akbar, Meryl Rouli Saragi, dan dr Mustafa Kamal Adam. Komisi E berkomitmen terus mengawasi penanganan bencana di Tapanuli Tengah hingga seluruh prosedur dan penyaluran bantuan berjalan sesuai aturan.