MEDAN — Dinas Kominfo Sumut menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial bagi para admin OPD di Aula Transparansi kantor dinas setempat, Jumat (10/7/2026). Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap menekankan bahwa media sosial kini tidak lagi sekadar kanal informasi, melainkan telah menjadi ruang pelayanan publik.
“Media sosial saat ini bukanlah sekadar kanal komunikasi, melainkan telah menjadi ruang layanan publik dan media komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara real time,” ujar Erwin dalam sambutannya.
Ia menambahkan, platform digital menuntut respons yang cepat, akurat, dan terukur, terutama saat masyarakat menyampaikan pertanyaan, aspirasi, maupun keluhan. “Setiap informasi yang dipublikasikan pemerintah harus memenuhi prinsip akurat, bermanfaat, sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik, sekaligus mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.
Erwin mengajak seluruh OPD untuk tidak berjalan sendiri-sendiri. “Marilah kita kolaborasi, sehingga apa yang menjadi program kerja Pemprov Sumut dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Jangan hanya kegiatan OPD masing-masing. Marilah kita berinovasi,” katanya.
Ia berharap pengelola media sosial di lingkungan OPD terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi, menangani isu-isu strategis, hingga mengantisipasi penyebaran disinformasi.
Bimtek tersebut menghadirkan pegiat media sosial Toga Nainggolan sebagai narasumber. Ia memaparkan data bahwa 88,9 persen penduduk dewasa berusia 18 tahun ke atas menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama. Rata-rata masyarakat menghabiskan waktu 21 jam 50 menit per minggu—atau sekitar tiga jam setiap hari—untuk mengakses berbagai platform.
“Terdapat perubahan perilaku masyarakat dalam berkomunikasi. Masyarakat ingin cepat dan tidak mau tahu soal teknis. Penyampaian yang disampaikan sederhana, yang penting masalah selesai,” jelas Toga.
Ia menambahkan bahwa publik kini lebih menyukai konten visual dan tidak lagi kuat membaca teks panjang. “Dialog tidak bisa lagi komunikasi satu arah. Publik tak hanya menilai bagaimana pemerintah bekerja tetapi juga bagaimana berkomunikasi,” ucapnya.
Dalam pelatihan tersebut, Toga memberikan materi mengenai cara menghadapi tren digital, membangun interaksi yang organik dengan masyarakat, hingga pengelolaan konten yang efektif untuk komunikasi pemerintahan. Peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang bisa langsung diterapkan di instansi masing-masing.
Melalui penguatan kapasitas ini, Pemprov Sumut berharap komunikasi publik dapat semakin efektif, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara cepat dan tepat. Program kerja pembangunan dan pelayanan publik pun diharapkan lebih mudah diakses oleh warga Sumatera Utara.