BINJAI — Komitmen pemerintah provinsi untuk menggenjot anggaran infrastruktur pada 2027 disampaikan dalam kegiatan reses DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) XII Binjai-Langkat. Acara yang berlangsung di Kantor Walikota Binjai itu dipimpin langsung oleh Ajie Karim bersama sejumlah anggota dewan lainnya.
Tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut turut hadir, dipimpin oleh Kadis Kominfo Sumut Erwin Hotmansyah Harahap. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran tahun depan.
Anggota DPRD Sumut Fatimah mengungkapkan, hasil reses di Kota Binjai mencatat empat kebutuhan mendesak. Pertama, penyediaan lapangan pekerjaan. Kedua, penanganan banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan. Ketiga, peningkatan infrastruktur jalan, terutama ruas jalan provinsi. Keempat, jaminan kesehatan bagi warga.
"Kami berharap pada tahun 2027 anggaran kita tidak lagi mengalami efisiensi ketat, sehingga porsi untuk pembangunan Kota Binjai, bantuan rumah ibadah, dan sekolah keagamaan dapat dialokasikan lebih maksimal," ujar Fatimah dalam pernyataannya.
Di tengah berbagai keterbatasan akibat efisiensi anggaran pada 2025 dan 2026, Fatimah mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan evaluasi DPRD Sumut, angka kemiskinan di kota itu terus menunjukkan tren penurunan sepanjang dua tahun terakhir.
"Di saat banyak daerah mengalami stagnasi, angka kemiskinan di Kota Binjai justru menunjukkan tren yang terus menurun. Ini bukti bahwa program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif di lapangan," tambahnya.
Menanggapi keluhan Pemko Binjai soal kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi, termasuk Jalan Pajak Bawah, tim reses DPRD Sumut menyatakan siap mengawal usulan tersebut. Jalan provinsi yang melintasi Binjai hingga perbatasan Kabupaten Langkat diharapkan mendapat porsi anggaran khusus pada 2027.
Walikota Binjai Amir Hamzah menekankan posisi strategis daerahnya sebagai kota penyangga utama Medan. Dengan luas wilayah 90,23 kilometer persegi dan populasi sekitar 330 ribu jiwa yang terdiri dari 19 etnis, Binjai terus berupaya menghadirkan pembangunan yang bermanfaat.
Amir menyebut sejumlah program prioritas saat ini, antara lain penanganan kawasan rawan banjir melalui penataan dan evakuasi berkala, percepatan perbaikan ruas jalan provinsi, serta penguatan administrasi perpajakan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi aparatur sipil negara (ASN) juga digencarkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Ketua Tim Reses Dapil XII Ajie Karim menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumut sebagai rekomendasi kepada pemprov. Melalui sinergi antara DPRD Sumut, Pemprov Sumut, dan Pemko Binjai, perbaikan infrastruktur jalan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas warga dan distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai.