SUMATERA UTARA — Keluhan pemadaman listrik bergilir di wilayah Jawa bagian barat terus berdatangan. Masyarakat melaporkan listrik padam setiap hari tanpa jadwal yang jelas, memicu spekulasi soal menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik sistem Jawa-Madura-Bali (Jamali).
Kekhawatiran itu bukannya tanpa dasar. Pada 2022 lalu, krisis batu bara pernah terjadi saat harga komoditas itu melonjak di atas US$200 per ton, sementara harga domestik dipatok US$70 per ton. Saat ini, harga batu bara masih bertengger di US$150 per ton. Belum lagi, sejumlah perusahaan tambang masih menunggu persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari pemerintah.
Sumber di lingkungan Kementerian ESDM menyebutkan bahwa Hari Operasi Pembangkit (HOP) pembangkit listrik di Pulau Jawa saat ini berada di zona merah, yakni antara 5 hingga 10 hari. Angka itu menunjukkan cadangan bahan bakar yang sangat tipis.
Namun, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, belum memberikan tanggapan soal kondisi tersebut saat dikonfirmasi.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, justru membantah adanya penipisan stok batu bara. Menurutnya, pemadaman yang terjadi murni akibat gangguan teknis di sisi jaringan distribusi PLN.
"Tidak ada batu bara menipis. Memang ada beberapa gangguan terkait teknis. Kita sudah berkomunikasi dengan PLN untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak berulang. Kalau ada isu-isu yang akan ada pemadaman itu tidak benar, dipastikan tidak benar," tegas Anggia di Kementerian ESDM, Kamis (11/6).
Anggia juga menepis isu bahwa relaksasi kuota produksi batu bara yang dilakukan pemerintah berdampak pada pasokan pembangkit. Ia menyebut Menteri ESDM telah membuka keran produksi secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan industri dan kelistrikan.
Hingga berita ini diturunkan, PT PLN (Persero) belum memberikan penjelasan resmi secara komprehensif mengenai gangguan yang terjadi. Padahal, dampaknya sudah nyata dirasakan warga, terutama di Bekasi. Pompa air milik Perumda Tirta Patriot mati total akibat listrik padam, membuat empat kecamatan di Kota Bekasi tidak mendapat pasokan air bersih.
Masyarakat berharap ada kejelasan dan solusi cepat dari PLN. Beban warga sudah cukup berat dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dievaluasi pemerintah, ditambah kini harus menghadapi pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas sehari-hari.