SUMATERA UTARA — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juni. Pagu indikatif Kemenperin untuk 2027 saat ini hanya Rp2,01 triliun, turun Rp488,16 miliar dari pagu awal 2026. Tambahan Rp1,59 triliun, menurut Agus, diperlukan untuk memperkuat program prioritas yang berdampak langsung pada produktivitas dan daya saing industri nasional.
Dari total usulan tambahan, program restrukturisasi mesin dan peralatan industri mendapat jatah paling besar, yakni Rp202,78 miliar. Program ini menyasar perusahaan manufaktur yang perlu memperbarui teknologi produksi agar efisien dan mampu bersaing di pasar global.
“Kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun pada 2027 sekali lagi untuk memperkuat pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi peningkatan produktivitas, daya saing industri, hilirisasi atau peningkatan nilai tambah,” ujar Agus dalam rapat tersebut.
Kemenperin mengalokasikan Rp162,55 miliar untuk pengadaan alat uji pendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hilirisasi industri. Selain itu, program hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas diusulkan mendapat tambahan Rp138,69 miliar.
Sektor industri kecil dan menengah (IKM) juga menjadi perhatian. Fasilitasi IKM dalam pengembangan produk, standardisasi, dan akses pasar dianggarkan Rp136,62 miliar. Pemerintah juga mengajukan Rp120,51 miliar untuk program restarting industri kecil pascabencana dan Rp78 miliar untuk penumbuhan wirausaha baru di sektor IKM.
Di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, usulan tambahan mencakup Rp71,49 miliar untuk renovasi gedung dan pengadaan sarana pendidikan vokasi. Sebesar Rp71,06 miliar dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menengah vokasi, serta Rp63 miliar untuk pelatihan vokasi industri.
“Serta terakhir pengembangan sistem informasi industri sebesar Rp55,95 miliar. Ini tentu detail atau apa yang akan dilakukan,” pungkas Agus.
Penurunan pagu indikatif sebesar hampir 20 persen menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenperin. Target pertumbuhan industri manufaktur 7,55 persen pada 2027 tergolong ambisius mengingat sektor ini masih dihadapkan pada tekanan daya beli domestik dan fluktuasi harga komoditas global. Usulan tambahan ini akan dibahas lebih lanjut oleh Komisi VII DPR sebelum disahkan dalam APBN 2027.