MEDAN — Kolaborasi ini ditandai dengan kegiatan konsultasi dan koordinasi yang digelar di Aula Soepomo Kanwil Kemenkum Sumut, Kamis (19/12/2024). Kepala Kanwil Kemenkum Sumut, Ignatius MT Silalahi, menegaskan bahwa pihaknya memiliki mandat untuk memfasilitasi pembentukan peraturan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Ignatius menjelaskan, keterlibatan Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Sumut bukan untuk mengambil alih fungsi legislasi DPRD atau pemerintah daerah. "Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan bentuk sinergi yang diharapkan dapat mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan efektif dalam pelaksanaannya di daerah," ujar Ignatius.
Menurutnya, sinergi ini justru menjadi jaring pengaman agar setiap regulasi yang diterbitkan tidak saling tumpang tindih dan sesuai dengan hierarki perundang-undangan nasional. Hal ini krusial mengingat banyaknya Perda yang kerap digugat atau dibatalkan karena cacat prosedur maupun substansi.
Salah satu bentuk kerja sama yang telah disepakati adalah nota kesepahaman antara Kanwil Kemenkum Sumut dan DPRD Kabupaten Toba yang berlaku hingga tahun 2026. Ruang lingkup kolaborasi ini mencakup tiga aspek utama: penyusunan naskah akademik, harmonisasi rancangan, serta penyusunan produk hukum daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Ferry Ferdiansyah, serta jajaran Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Toba. Kehadiran mereka menandakan komitmen kedua lembaga untuk menyelaraskan visi dalam menciptakan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Toba.
Kabupaten Toba, yang tengah gencar melakukan pembangunan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, membutuhkan payung hukum yang kuat dan tidak tumpang tindih. Dengan pendampingan dari perancang profesional Kanwil Kemenkum Sumut, setiap Perda yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memenuhi syarat formal, tetapi juga mampu menjawab persoalan hukum di lapangan secara efektif.
Ignatius menambahkan, koordinasi antara Kanwil Kemenkum Sumut, pemerintah daerah, dan DPRD telah lama terjalin dan terus diperkuat. "Ini adalah investasi jangka panjang untuk kepastian hukum di daerah," pungkasnya.