Pemerintah Kabupaten Dairi mencatat realisasi pendapatan daerah baru mencapai 27,99 persen atau Rp285,23 miliar memasuki bulan kelima tahun anggaran 2026. Bupati Vickner Sinaga merespons kondisi ini dengan menerapkan kebijakan penghematan ketat yang disebut “Ikat Pinggang”, menunda seluruh belanja non-prioritas dan memfokuskan sisa anggaran pada program berdampak ekonomi langsung.
Bupati Vickner Sinaga menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merasionalisasi belanja perjalanan dinas, alat tulis kantor, dan biaya seremonial hingga 20 persen dari pagu awal. Langkah ini diambil untuk menjaga cadangan likuiditas operasional pelayanan dasar di tengah ketidakpastian transfer pusat.
“Dengan ketergantungan dana pusat sebesar 85 persen, Dairi harus memiliki cadangan likuiditas yang sehat guna menjaga operasional pelayanan dasar,” ujar Vickner dalam arahan internal yang dikutip dari laporan Galasibot.
Selain tekanan pendapatan, struktur belanja APBD Dairi 2026 menunjukkan kelemahan fundamental. Alokasi belanja modal hanya 4,4 persen dari total anggaran, menjadikan Dairi lebih berfungsi sebagai “penyalur gaji” ketimbang motor pembangunan. Konsekuensinya, proyek infrastruktur fisik seperti jalan dan irigasi sangat bergantung pada dana di luar APBD, terutama Dana Inpres Jalan Daerah.
Pemerintah daerah didorong untuk mempercepat proses tender proyek fisik agar kontrak ditandatangani paling lambat akhir Juni. Jika tidak, penyerapan anggaran berisiko menumpuk di Desember dan menurunkan kualitas pekerjaan.
Redaksi mencatat tiga langkah krusial yang harus segera dieksekusi Pemkab Dairi dalam tujuh bulan ke depan. Pertama, akselerasi belanja modal yang saat ini sangat kecil—Dinas PUTR harus memastikan kontrak fisik rampung sebelum Juli. Kedua, agresivitas PAD berbasis digital melalui sistem E-Tax untuk menutup kebocoran retribusi pasar dan pajak hotel serta restoran. Ketiga, penguatan lobi ke Kementerian PUPR untuk mengamankan Dana Inpres Jalan Daerah demi menjaga infrastruktur jalan tetap terbangun.
Kebijakan penghematan Bupati Vickner dinilai sebagai langkah awal yang tepat secara administratif. Namun, tanpa eksekusi pembangunan yang nyata, penghematan hanya akan menjadi angka-angka sunyi di laporan keuangan. Masyarakat Dairi tidak membutuhkan sekadar laporan “Rapor Hijau” di atas meja, melainkan “Rapor Nyata” berupa aspal mulus dan infrastruktur yang memberdayakan ekonomi warga.