MEDAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Ihwan Ritonga bersama anggota DPR RI Ade Jona Prasetyo dan M. Husni mendatangi gudang Perum Bulog Sumut guna memastikan ketahanan pangan daerah, Senin (4/5/2026). Sidak ini menyasar stok komoditas strategis di tengah upaya menjaga stabilitas harga pasar.
Tim gabungan legislatif tersebut memeriksa langsung kualitas fisik beras serta kelancaran rantai distribusi minyak makan. Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk mengantisipasi potensi kelangkaan bahan pokok di wilayah Sumatera Utara dalam jangka panjang.
Dalam peninjauan tersebut, tercatat stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Sumut mencapai 63.000 ton. Selain itu, cadangan minyak makan tersedia sebanyak 4,6 juta liter yang siap didistribusikan ke berbagai wilayah.
Ihwan Ritonga menegaskan bahwa angka tersebut merupakan indikator positif bagi stabilitas pangan di 33 kabupaten/kota. Kepastian stok ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran warga terkait ketersediaan bahan pokok di pasar-pasar tradisional maupun ritel modern.
"Kami ingin memastikan secara langsung bahwa stok pangan di Sumatera Utara dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan baik. Ketahanan pangan adalah hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat," ujar Ihwan Ritonga di sela-sela peninjauan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ade Jona Prasetyo, menyoroti pentingnya pengawasan rantai pasok agar tidak terjadi penyumbatan di tingkat distributor. Menurutnya, stok yang melimpah tidak akan efektif jika proses distribusi ke daerah-daerah terpencil mengalami kendala.
"Stok yang tersedia saat ini cukup baik, namun pengawasan harus terus diperkuat agar distribusi merata hingga ke seluruh daerah dan tidak terjadi gejolak harga yang merugikan masyarakat," kata Ade Jona.
Ia menambahkan bahwa stabilitas harga hanya bisa dicapai jika suplai barang ke pasar tetap konsisten. Oleh karena itu, koordinasi dengan satgas pangan dan pihak kepolisian tetap diperlukan untuk mencegah praktik penimbunan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
M. Husni dari Komisi VIII DPR RI menekankan bahwa koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bulog adalah kunci utama keberhasilan ketahanan pangan. Sinergi ini diperlukan untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat melalui jaminan pasokan yang berkelanjutan.
Menurut Husni, manajemen logistik yang tangguh harus disiapkan untuk mengantisipasi gangguan cuaca atau kendala transportasi di wilayah pelosok. Hal ini krusial agar tidak ada ketimpangan harga antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman di Sumatera Utara.
Melalui sidak ini, Fraksi Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pangan yang pro-rakyat. Pemantauan berkala akan terus dilakukan guna memastikan seluruh kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi secara aman dan merata di seluruh pelosok provinsi.