MEDAN — Penandatanganan nota kesepahaman itu melibatkan Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, Kejati Sumut, dan Kejaksaan Negeri se-Sumut. Sosialisasi program digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan.
Program Jaksa Sahabat Pendidik merupakan inisiasi Kejati Sumut. Pendampingan diberikan kepada kepala sekolah, KPA, dan PA dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait pengelolaan anggaran.
Berawal dari Banyaknya Aduan Pengelolaan Anggaran Sekolah
Latar belakang program ini adalah banyaknya aduan yang diterima Kejati Sumut terkait pengelolaan anggaran sekolah. Selain itu, muncul gangguan dari pihak luar terhadap sekolah.
Menurut Bobby Nasution, kepala sekolah, KPA, dan PA menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugas. Tidak sedikit organisasi atau perorangan yang tidak bertanggung jawab memberikan ancaman terkait pengelolaan anggaran.
"Ini inisiasi yang sangat luar biasa, memberikan rasa aman, membuat kepala sekolah, guru lebih tenang dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran sekolah, karena kita ingin pendidikan kita terus meningkat tatakelolanya," kata Bobby Nasution.
Ancaman Berlapis dari Tingkat Provinsi hingga RT
Bobby Nasution menggambarkan tekanan yang dihadapi pengelola anggaran sekolah datang berlapis. Ia menyebut gubernur menghadapi tekanan tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Bupati menghadapi tekanan tingkat kabupaten, camat di level kecamatan, hingga sekolah yang menghadapi tekanan level desa dan RT.
"Kalau sekelas gubernur yang nakut-nakuti itu levelnya tingkat provinsi, nasional dan internasional, bupati tambah tingkat kabupaten yang nakut-nakuti, kecamatan tambah level kecamatan, sekolah tambah lagi yang nakut-nakuti yang levelnya desa, bahkan RT, kami berharap ini bisa kita tangani bersama," kata Bobby Nasution.
Peran Jaksa: Mengingatkan dan Mendukung
Kepala Kejati Sumut Muhibuddin menegaskan pendidikan bukan sekadar proses transformasi ilmu pengetahuan. Pendidikan juga menjadi sarana pembentukan karakter agar memiliki nilai yang lebih baik.
Program Jaksa Sahabat Pendidik tidak hanya memberikan pendampingan dalam penyelenggaraan anggaran sekolah. Program ini juga mendorong perbaikan tata kelola pendidikan secara keseluruhan.
"Sahabat itu mengingatkan saat sahabatnya salah, mendukung saat sahabatnya benar, ini upaya kita untuk membenahi penyelenggaraan pendidikan kita sehingga bisa lebih meningkat lagi," kata Muhibuddin.
Pendampingan Berlaku untuk Seluruh Sekolah di Sumut
Nota kesepahaman ini mencakup sekolah di seluruh wilayah Sumatera Utara, dari tingkat kabupaten hingga kota. Kepala sekolah, KPA, dan PA kini memiliki payung hukum untuk berkonsultasi dengan jaksa pendamping saat menghadapi persoalan pengelolaan anggaran.
Pemprov Sumut berharap program ini menekan potensi penyimpangan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di daerah. Pendampingan berjalan tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.
