SUMATERA UTARA — Kementerian Perindustrian menyatakan siap secara teknis melaksanakan insentif motor listrik Rp 3 juta per unit, tetapi pelaksanaannya bergantung pada Peraturan Menteri Keuangan yang belum diterbitkan. Kepastian ini kian mendesak karena penjualan motor listrik nasional baru menyentuh 18.900 unit hingga Agustus 2026, anjlok dibanding 77.000 unit pada 2024. Skema insentif untuk 1 juta unit dengan anggaran Rp 3 triliun itu mulanya dijadwalkan cair bulan ini, namun hingga akhir September belum ada kejelasan.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pihaknya telah merampungkan petunjuk teknis sebagai landasan pelaksanaan insentif di lapangan. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya keputusan pemberian bantuan kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
"Kita menteri teknisnya sudah siap. Kalau Menteri Keuangannya menetapkan memberikan insentif, secara teknis regulasinya kita bisa," ujar Agus saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (23/9), mengutip detikFinance.
Suahasil sendiri baru dua pekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, dilantik pada 14 September 2026. Posisi itu sebelumnya diemban Purbaya Yudhi Sadewa.
Besaran Insentif Dipangkas dari Rp 5 Juta ke Rp 3 Juta
Purbaya sempat membeberkan bahwa nilai insentif dipangkas dari rencana awal Rp 5 juta menjadi Rp 3 juta per unit. Dana tersebut rencananya dialokasikan untuk 1 juta unit motor listrik rakitan lokal dengan total anggaran mencapai Rp 3 triliun.
"Itu programnya sama. Jadi 1 juta itu pasti nggak habis tahun ini kan kalau kita lihat. Kalau nggak salah masing-masing Rp 3 juta. (Anggarannya) Rp 3 triliun," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (24/9).
Purbaya memprediksi kuota 1 juta unit tidak akan terserap habis tahun ini akibat keterbatasan kapasitas produksi nasional. Penyerapan hingga akhir tahun diproyeksikan hanya menyentuh 100.000 unit.
"Kan kapasitas produksi motor nasional belum sampai 1 juta kan. Ada yang cuma 20 ribu. Saya pikir paling 100 ribu sampai akhir tahun. Jadi nanti saya pikirkan apa bisa ditambah," katanya.
Penjualan Motor Listrik Anjlok ke 18.900 Unit hingga Agustus 2026
Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi mengungkapkan penjualan motor listrik merosot tajam sepanjang 2026. Hingga Agustus, angka penjualan hanya menyisa 18.900 unit.
Angka ini turun drastis dibanding 2024 yang menembus 77.000 unit berkat subsidi, serta 2025 yang masih mencatatkan 70.000 unit meski tanpa subsidi.
"Di tahun 2026, sampai dengan bulan Agustus, kami sekarang ini baru sekitar 18.900. Jadi sangat turun sekali," ujar Budi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR, Senin (21/9).
Budi menyebut ketidakpastian kebijakan pemerintah sebagai penyebab utama. Masyarakat, katanya, banyak yang menunggu kapan subsidi akan diberikan.
"Karena menyangkut masalah kebijakan pemerintah yang kadang ada, kadang tidak ada. Ini cukup mengganggu dari industri, karena memang masyarakat juga banyak yang menunggu kapan untuk subsidi akan diberikan," ujarnya.
Dampak ke Pasar dan Produsen Lokal
Ketidakpastian regulasi ini membuat produsen motor listrik dalam negeri sulit menyusun rencana produksi. Tanpa kepastian PMK, sejumlah ATPM menahan peluncuran model baru atau menunda ekspansi kapasitas pabrik.
Pemerintah menargetkan insentif ini mendorong adopsi motor listrik sekaligus memperkuat rantai pasok lokal. Namun dengan sisa waktu tiga bulan sebelum akhir tahun, peluang menyerap anggaran Rp 3 triliun terbuka lebar untuk tidak terealisasi penuh.
Keputusan akhir ada di tangan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Tanpa PMK, juknis yang sudah rampung di Kemenperin tidak bisa dijalankan, dan pasar motor listrik Indonesia berpotensi menutup 2026 dengan angka jauh di bawah proyeksi.
