MEDAN — Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, SH., MH., diwakili Koordinator Bidang Tindak Pidana Khusus Dr. Ricky Syaputra pada acara pelantikan dan pengukuhan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Acara digelar di aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis pagi (24/9).
Rusdy Sofyan mengisi posisi yang sebelumnya dijabat Farid Firman. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya dan diikuti sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Kehadiran Kejati sebagai Wujud Koordinasi Lintas Sektor
Kehadiran perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam kegiatan tersebut disebut sebagai bentuk komitmen jajaran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kejaksaan menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan BPKP sebagai lembaga auditor.
Koordinasi antara Kejaksaan dan BPKP selama ini menjadi bagian penting dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. BPKP berperan menyediakan perhitungan kerugian keuangan negara yang menjadi dasar penyidikan tindak pidana korupsi.
Siapa Rusdy Sofyan yang Kini Memimpin BPKP Sumut
Rusdy Sofyan resmi menjabat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara setelah melalui prosesi pelantikan dan pengukuhan. Ia menggantikan Farid Firman yang sebelumnya menempati posisi tersebut.
BPKP Perwakilan Sumatera Utara bertugas mengawasi pengelolaan keuangan dan pembangunan di wilayah provinsi, termasuk mengawal program-program yang menggunakan anggaran negara dan daerah. Pengawasan mencakup pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, hingga badan usaha milik daerah.
Wagub Surya Pimpin Langsung Prosesi Pelantikan
Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya memimpin langsung prosesi pelantikan yang dihadiri pejabat terkait lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kehadiran sejumlah pejabat menandai dimulainya tugas Rusdy Sofyan di lingkungan BPKP Sumut.
Pelantikan berlangsung di aula Raja Inal Siregar yang berlokasi di kompleks Kantor Gubernur Sumatera Utara, kawasan yang biasa digunakan untuk acara-acara resmi pemerintahan provinsi. Kegiatan dimulai pada Kamis pagi (24/9).
Peran BPKP dalam Pengawasan Keuangan Daerah
BPKP memiliki fungsi strategis dalam pengawasan intern pemerintah, termasuk melakukan audit terhadap program pembangunan dan pengelolaan anggaran di daerah. Hasil audit BPKP kerap menjadi rujukan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan penyimpangan keuangan.
Sinergi antara Kejaksaan dan BPKP di daerah menjadi kunci percepatan penanganan perkara korupsi, terutama yang melibatkan dana besar seperti dana desa, bantuan sosial, dan proyek infrastruktur. Kehadiran Kejati Sumut dalam pelantikan ini menegaskan kelanjutan kerja sama tersebut.
Rusdy Sofyan kini memimpin BPKP Perwakilan Sumatera Utara dengan tugas mengawal akuntabilitas keuangan negara di wilayah provinsi tersebut.
