SUMATERA UTARA — Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan tidak mengatur pembangunan data center karena masuk ranah investasi dan industri. Komdigi memilih fokus mengatur ekosistem, penggunaan, serta regulasi perlindungan data pribadi dan adopsi AI. Pernyataan disampaikan Wakil Menteri Nezar Patria di sela peluncuran Equinix JK1 Phase 2, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan disampaikan Nezar di sela acara peluncuran Equinix JK1 Phase 2 di Jakarta Selatan. Kehadiran Komdigi dalam acara operator data center global itu menunjukkan peran regulator lebih pada pengawasan ekosistem, bukan perizinan fisik bangunan.
Nezar menjelaskan Komdigi mengatur ekosistem dan pemanfaatan data center. Cakupannya meliputi cara data disimpan, tata kelola, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
"Yang pertama, Komdigi itu tidak mengatur pembangunan data center. Tidak mengatur pembangunan data center karena itu masuk ke dalam ranah investasi dan sebagian itu terkait dengan industri," kata Nezar.
Pemisahan peran ini penting bagi pelaku bisnis digital. Operator data center dan investor bisa bergerak lebih leluasa membangun kapasitas, sementara Komdigi menjaga sisi kepatuhan dan perlindungan data pengguna.
Komdigi menyiapkan sejumlah regulasi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana sudah disusun.
Yang masih ditunggu adalah pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi. Tanpa lembaga ini, penegakan UU PDP belum bisa berjalan penuh.
"Kami mempersiapkan sejumlah regulasi. Ada undang-undang perlindungan data pribadi, yang PP-nya juga sudah disiapkan dan kita menunggu Badan Pelindungan Data Pribadi (Badan PDP) bisa dibentuk," terang Nezar.
Selain data center dan perlindungan data, Komdigi menyusun peta jalan adopsi kecerdasan buatan dari hulu ke hilir. Salah satu fokusnya adalah guardrails agar penggunaan AI sejalan dengan etika.
"Antara lain, misalnya, bagaimana guardrails-nya agar penggunaan AI ini sejalan dengan ethics. Jadi kita mau AI yang bertanggung jawab. Salah satunya itu soal agen AI," ujar Nezar.
Agen AI dinilai berbeda dari AI biasa karena mampu mengambil keputusan sendiri. Komdigi menyadari teknologi ini butuh mitigasi risiko tersendiri, terutama soal seberapa besar otonomi yang diberikan.
"Sejauh mana otonomi itu bisa kita berikan kepada AI agent ini? Di mana posisi kontrol manusia atau posisi human dalam decision making yang dibuat? Nah, ada beberapa pendekatan untuk ini," ungkapnya.
Komdigi menyoroti layanan di sektor strategis dengan risiko tinggi, seperti keuangan dan kesehatan. Riset strategis yang hasilnya dipakai masyarakat luas juga masuk perhatian.
Untuk itu, produk AI yang akan diluncurkan ke publik diminta melewati sandboxing lebih dulu. Uji coba terbatas ini dinilai perlu, khususnya di sektor kesehatan dan layanan kesehatan.
"Sebelum produk AI ini diluncurkan ke masyarakat harus melewati semacam sandboxing dan lain-lain. Harus sudah dilakukan misalnya di sektor kesehatan dan juga di layanan kesehatan," tandas Nezar.
Bagi startup dan pelaku bisnis digital, arah kebijakan ini menandakan kepastian bertahap. Pembangunan infrastruktur data tetap terbuka bagi investor, sementara produk berbasis AI menghadapi syarat kepatuhan yang lebih ketat sebelum menyentuh pengguna Indonesia.