SUMATERA UTARA — Bahlil Lahadalia resmi dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di Istana Negara, Kamis (1/10/2026), sekaligus merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Rangkap jabatan ini disebut untuk mempercepat konsolidasi program hilirisasi dan transisi energi yang menjadi prioritas asta cita Presiden Prabowo Subianto.
Paragraf pembuka: Pelantikan Bahlil menandai lahirnya nomenklatur baru dalam kabinet Merah Putih, yakni Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil mengaku sadar bahwa posisi ganda ini bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab negara yang harus dijalankan secara maksimal.
Bahlil menjelaskan bahwa penggabungan peran ini bertujuan menyatukan dua sektor yang selama ini berjalan di jalur masing-masing. Hilirisasi dan transisi energi dinilainya perlu dikoordinasikan di bawah satu atap agar realisasinya lebih cepat.
"Saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban," ujar Bahlil usai pelantikan.
Menurutnya, kedua sektor tersebut harus dikonsolidasikan melalui Kementerian Koordinator demi mempercepat realisasi program. Langkah ini sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang menempatkan hilirisasi dan transisi energi sebagai prioritas utama.
Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan nomenklatur baru dalam kabinet. Bahlil menyebut operasional lembaga ini untuk sementara akan dilakukan di Kementerian ESDM.
Alasannya, porsi investasi hilirisasi mayoritas berpusat di sektor ESDM. "Kantornya akan tetap di kementerian ESDM, sambil kita melihat perkembangan, karena saya melihat bahwa fokus kita kan hilirisasi, dari total investasi 100%, 90%-nya itu ada di sektor ESDM," jelas Bahlil.
Dengan struktur ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi nantinya akan berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil menerangkan bahwa kementerian koordinator berfokus pada fungsi koordinasi, sementara kementerian yang membidangi investasi dan hilirisasi bertindak sebagai pelaksana teknis.
"Alasannya, kalau Menko kan Kemenko aja, Menteri Koordinator. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi kan dia menteri teknis. Jadi, kementeriannya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu di dalam koordinasi Kemenko. Itu aja kok, biasa ya," terang Bahlil.
Saat ditanya soal rencana kerja tiga bulan ke depan sebagai Menko, Bahlil enggan membatasi diri pada tenggat waktu. Ia menegaskan akan bekerja setiap hari tanpa menunggu periode tertentu.
"Saya selalu bekerja setiap hari, bukan per tiga bulan, ya. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Jadi saya kerja, berpikir, kerja, berpikir, berpikir, kerja," tegas Bahlil.
Mengenai kemungkinan posisi Menteri ESDM diganti dengan sosok baru, Bahlil memilih tidak berkomentar banyak. Ia menegaskan hanya menjalankan perintah sesuai Keputusan Presiden.
"Saya tidak boleh menjawab melampaui batas kewenangan. Saya hanya menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Keppres Bapak Presiden, karena kita memaknai semua kewenangan tentang ketatanegaraan itu hak Bapak Presiden dan dilimpahkan para pembantu-pembantunya. Dan sebagai pembantu presiden yang baik, akan taat, tunduk pada apa yang diperintahkan dan apa yang ada dalam Keppres tersebut," beber Bahlil.
Penutup: Pembentukan Kemenko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi langkah pertama pemerintah menata ulang tata kelola sektor energi dan investasi. Dengan 90% investasi hilirisasi berada di sektor ESDM, keberhasilan rangkap jabatan Bahlil akan menjadi ujian awal efektivitas struktur kabinet baru ini.