SUMATERA UTARA — Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) memaparkan perkembangan ekonomi syariah Indonesia dalam konferensi Indonesia Update 2026 di Australian National University, 18-19 September 2026. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat membawakan paper yang mengkaji jalur pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia melalui pendekatan ekosistem. Forum ini menyoroti pentingnya koordinasi kebijakan agar manfaat ekonomi syariah lebih terintegrasi dan merata.
Konferensi Indonesia Update 2026 digelar Indonesia Project, Crawford School of Public Policy, The Australian National University (ANU), dengan tema "Islamic Diversity in Indonesia". Sutan Emir tampil dalam sesi Institutions bersama sejumlah akademisi dan pembuat kebijakan dari berbagai negara.
Paper yang dipresentasikan berjudul "The Indonesian Path of Islamic Economy and Finance: Contested Governance and Uneven Implementation". Karya ini ditulis Sutan Emir bersama Adelina Zuleika, Ishmah Qurratu'ain, dan Ryanda Al Fathan.
Kajian tersebut tidak melihat ekonomi syariah sebagai sektor tunggal. Pendekatan yang dipakai mencakup keuangan komersial dan sosial, sektor riil halal, regulasi dan kelembagaan, tata kelola, riset dan inovasi, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Kerangka ini menempatkan ekonomi syariah sebagai sistem yang saling terhubung. Perkembangan di satu komponen, misalnya keuangan sosial seperti zakat dan wakaf, dinilai berpengaruh terhadap daya serap sektor riil halal dan sebaliknya.
Judul paper yang memuat frasa "contested governance" dan "uneven implementation" memberi sinyal bahwa kajian ini juga membahas tantangan tata kelola dan implementasi yang belum merata di berbagai daerah. Pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal dan SDM terbatas menghadapi kendala berbeda dibanding provinsi dengan infrastruktur keuangan syariah lebih mapan.
Dalam forum tersebut, Sutan Emir dan tim menekankan pentingnya memperkuat koordinasi kebijakan lintas lembaga. Tujuannya agar pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih terintegrasi dan merata.
Koordinasi ini melibatkan sejumlah institusi, mulai dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, hingga pemerintah daerah. Tanpa sinkronisasi antarlembaga, program pengembangan ekonomi syariah berisiko berjalan sendiri-sendiri dan sulit diukur dampaknya.
Pesan yang dibawa ke forum internasional ini sejalan dengan posisi Indonesia sebagai salah satu pasar keuangan syariah terbesar dunia. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar dan pasar keuangan syariah yang terus tumbuh, termasuk di segmen perbankan syariah, sukuk, dan industri halal.
Konferensi Indonesia Update merupakan forum tahunan yang mempertemukan peneliti, pejabat, dan pelaku bisnis untuk membahas perkembangan Indonesia. Kehadiran KNEKS di forum ini menempatkan kebijakan ekonomi syariah Indonesia dalam diskusi akademik internasional, bukan sekadar promosi.
Pemilihan sesi Institutions menunjukkan fokus pada aspek kelembagaan dan tata kelola, bukan hanya capaian angka pertumbuhan. Aspek ini kerap menjadi titik lemah pengembangan ekonomi syariah di banyak negara, termasuk Indonesia, ketika regulasi dan implementasi di lapangan tidak berjalan seiring.
Bagi pelaku industri keuangan syariah di dalam negeri, pemaparan ini memberi gambaran arah kebijakan yang menekankan integrasi antar sektor. Perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pelaku industri halal dapat membaca sinyal bahwa pendekatan pengembangan ke depan akan lebih menekankan keterkaitan antar komponen ekosistem.
KNEKS sendiri merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mempercepat pengembangan ekonomi syariah nasional. Peran lembaga ini mencakup koordinasi lintas kementerian dan lembaga, penyusunan master plan, hingga mendorong program yang menyentuh sektor riil dan keuangan sosial.