MEDAN — Wali Kota Medan Rico Waas menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap inovasi yang diusulkan memiliki bukti pendukung yang lengkap dan terverifikasi. Instruksi ini disampaikan dalam kegiatan Evaluasi Parameter dan Dokumen Pendukung Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 di Ruang Rapat 3 Lantai 4 Kantor Wali Kota Medan, Selasa (18/08/2026).
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Pj. Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, Rico Waas menekankan bahwa inovasi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar proyek seremonial. "Inovasi harus menjadi budaya kerja yang mampu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ucapnya.
Penilaian Indeks Inovasi Daerah 2026 mencakup dua aspek utama, yaitu satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi daerah, dengan total 36 indikator. Proses penilaian ini memiliki landasan regulasi yang kuat, mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, hingga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018.
Rico Waas meminta setiap perangkat daerah memeriksa kembali kesesuaian antara inovasi yang dibuat dengan parameter penilaian. "Kalau masih ada yang kurang, kita perbaiki bersama, kita lengkapi, dan kita pastikan semuanya dapat dipertanggungjawabkan," pesannya.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Medan Benny Iskandar melaporkan, penilaian mencakup inovasi yang lahir maupun mengalami pembaruan sepanjang 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2025. Saat ini, Pemko Medan tengah mempersiapkan kelengkapan parameter dan dokumen pendukung (evidence) dari setiap inovasi yang diajukan.
Benny meminta dukungan seluruh kepala perangkat daerah untuk segera menyelesaikan penginputan dan kelengkapan evidence. Hal ini penting agar inovasi yang telah berjalan dapat dinilai secara maksimal oleh tim penilai.
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Digitalisasi Pemerintah, dan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Ir. David Yama, memberikan paparan mengenai hakikat inovasi pemerintahan. Menurutnya, inovasi merupakan kewajiban negara untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Inovasi itu cara, alat, media, bukan tujuan. Inovasi digunakan oleh unit kerja semata-mata untuk mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat," ujar David.
David merincikan, sebuah inovasi yang baik setidaknya memiliki kepemimpinan yang mendorong perubahan, membuat pelayanan lebih mudah dan murah, serta transparan dan akuntabel. Ukuran keberhasilan inovasi tidak dilihat dari seberapa baru program tersebut, melainkan dari nilai tambah yang dihasilkan serta kemampuannya memecahkan persoalan di masyarakat.
Ia menambahkan, inovasi yang baik tidak berhenti setelah diterapkan. Inovasi perlu dikembangkan melalui kolaborasi agar dapat diadopsi atau direplikasi oleh unit kerja maupun daerah lainnya.