MEDAN — Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara menyatakan sikap resmi mendukung penuh program percepatan pembangunan di Kepulauan Nias. Sikap ini disampaikan menyusul kunjungan kerja Gubernur Bobby Nasution beserta rombongan ke wilayah kepulauan tersebut pada pekan lalu.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut, Aswin Parinduri, menilai kebijakan tegas Bobby Nasution dalam mendorong pemerataan infrastruktur menunjukkan kapasitasnya memimpin provinsi. Menurutnya, intervensi langsung terhadap sejumlah sektor krusial yang selama ini menjadi pekerjaan rumah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai memperlihatkan hasil nyata di lapangan.
Aswin mengungkapkan, keterbatasan anggaran pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Nias memang menjadi hambatan klasik dalam pembangunan. Namun, celah tersebut kini disiasati melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) yang digulirkan Pemprov Sumut.
"Inilah yang menunjukkan kepiawaian dan kehadiran Pemerintah Provinsi Sumut untuk Nias. Meski anggaran daerah terbatas, Pemprov Sumut hadir melalui kucuran bantuan keuangan provinsi yang nantinya dapat segera digelontorkan untuk berbagai pembangunan infrastruktur, termasuk pendidikan dan sektor kesehatan," ujarnya di Gedung DPRD Sumut, Jumat (14/8/2026) sore.
Klaim tersebut bukan tanpa dasar. Aswin yang turut serta dalam rombongan kunjungan kerja bersama sejumlah anggota Fraksi Golkar dan Komisi D DPRD Sumut mengaku menyaksikan langsung progres pengerjaan di lapangan.
"Saat kami ke sana kemarin, pembangunan jalan sudah mulai dikerjakan. Antusias masyarakat sangat luar biasa di sana. Sebab, akses jalan di sana merupakan salah satu jantung perputaran roda ekonomi," katanya.
Ia menambahkan, warga setempat bahkan secara sukarela memberikan ruang agar proyek pengerjaan jalan dapat berjalan lancar. Hal ini dinilai sebagai bentuk kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Bobby Nasution.
Di luar persoalan infrastruktur, Aswin menyoroti gaya kepemimpinan Bobby Nasution yang dinilai tidak merepotkan daerah. Saat kunjungan kerja tersebut, rombongan gubernur disebut membawa kebutuhan operasional sendiri dari Medan.
"Jadi beliau itu datang bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi membawa program dan mencari solusi konkret terhadap pembangunan serta menyelesaikan berbagai persoalan yang ada," tuturnya.
Langkah ini pun diapresiasi karena dinilai tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota maupun masyarakat setempat.
Ke depan, Fraksi Golkar berharap pembangunan di Kepulauan Nias berjalan konsisten dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara Pemprov Sumut, DPRD, pemerintah kabupaten, hingga masyarakat dinilai vital untuk memastikan program benar-benar menyentuh kesejahteraan warga.
"Kami di Fraksi Golkar DPRD Sumatera Utara tentu akan mendukung program-program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepulauan Nias memerlukan perhatian berkelanjutan guna memastikan peningkatan konektivitas, pendidikan, layanan kesehatan, dan perekonomian lokal," tegasnya.