ASAHAN — Pemerintah Kabupaten Asahan membuka ruang komunikasi langsung dengan pimpinan IPDN dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperluas akses pendidikan kedinasan bagi generasi muda setempat. Dalam pertemuan yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Sabtu (8/8), Bupati Taufik Zainal Abidin secara spesifik menyoroti perlunya penambahan kursi bagi pelamar asal Asahan di seleksi praja IPDN.
Kehadiran Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan IPDN serta anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dinilai menjadi momentum strategis. Bupati menyebut momen ini digunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai mekanisme penerimaan calon praja, sekaligus menyampaikan aspirasi daerah secara langsung.
Bupati Taufik menegaskan bahwa IPDN bukan sekadar sekolah tinggi biasa. Ia menyebut lembaga ini memiliki peran vital dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul di sektor pemerintahan.
"Peserta tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga ditempa untuk memiliki kemampuan dalam tata kelola pemerintahan dan semangat pengabdian kepada masyarakat," kata Taufik dalam keterangannya, Sabtu (8/8).
Menurutnya, lulusan IPDN diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Karena itu, putra-putri Asahan perlu diberi porsi lebih besar agar kompetisi masuk sekolah kedinasan ini tidak didominasi calon dari luar daerah.
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengapresiasi inisiatif kegiatan yang mempertemukan institusi pendidikan, eksekutif, legislatif, dan masyarakat ini. Ia menilai forum semacam ini efektif membuka ruang komunikasi lintas lembaga.
"Mengelola NKRI yang begitu luas bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sumber daya manusia yang berkualitas untuk memastikan roda pemerintahan dapat berjalan efektif," ujar Doli.
Politisi itu menambahkan, IPDN memiliki posisi strategis dalam mencetak kader pemerintahan. "Di IPDN anak-anak kita ditempa untuk hal tersebut," katanya menegaskan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai mekanisme dan kuota tambahan yang akan dialokasikan IPDN untuk Kabupaten Asahan. Kepala Dinas Pendidikan setempat juga belum memberikan tanggapan terkait langkah lanjutan yang akan diambil Pemkab untuk memfasilitasi calon pendaftar.