MEDAN — Kebijakan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang beberapa kali memilih berkantor di Kepulauan Nias mendapat penjelasan resmi dari pemerintah provinsi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, menegaskan langkah tersebut bukan seremonial belaka, melainkan bagian dari intervensi terintegrasi untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah kepulauan tersebut.
Menurut Dikky, pola pembangunan selama ini yang hanya mengandalkan pusat pertumbuhan yang sudah maju tidak akan pernah mampu memperkecil kesenjangan. Karakteristik Nias sebagai wilayah kepulauan, mulai dari keterbatasan konektivitas, tingginya biaya logistik, hingga belum optimalnya potensi pertanian dan pariwisata, membutuhkan perhatian khusus sejak awal periode pemerintahan.
Dikky menjelaskan, percepatan pembangunan Nias dirancang dalam satu kesatuan kawasan dengan pembagian peran yang jelas. Kota Gunungsitoli diproyeksikan menjadi pusat ekonomi, perdagangan, jasa, dan logistik. Sementara Kabupaten Nias Selatan diarahkan sebagai pusat pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif.
"Kabupaten Nias, Nias Barat, dan Nias Utara diperkuat sebagai kawasan produksi dan pengolahan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta kelautan," ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan di Medan, Minggu (9/8/2026).
Target akhir dari penataan kawasan ini adalah agar Nias mampu mengelola ekonominya sendiri. Hasil produksi masyarakat diharapkan diolah di Nias, lapangan kerja tercipta di Nias, dan nilai tambah ekonomi tidak lagi mengalir keluar wilayah.
Kehadiran langsung orang nomor satu di Sumatera Utara itu dinilai krusial untuk memastikan program berjalan sesuai arah kebijakan. Dikky menegaskan bahwa percepatan pembangunan Nias bukan berarti mengurangi perhatian pada kawasan Mebidang maupun Pantai Timur yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.
"Yang dibangun adalah keseimbangan pertumbuhan. Mebidang tetap diperkuat sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi, sementara Kepulauan Nias dipercepat sebagai lokomotif pemerataan pembangunan," kata Dikky.
Prioritas yang dijalankan meliputi peningkatan konektivitas, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan pusat ekonomi dan logistik, pengembangan pariwisata, serta hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan. Semakin cepat program ini dimulai, semakin besar peluang memperkecil kesenjangan antardaerah dalam satu periode pemerintahan.
"Harapannya, Sumatera Utara tidak hanya tumbuh lebih tinggi, tetapi juga tumbuh lebih merata dan inklusif," pungkasnya.