ASAHAN — Sorotan publik terhadap anggaran perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan yang mencapai lebih dari Rp12 miliar akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pimpinan dewan. Wakil Ketua DPRD Asahan, Rosmansyah, menyebut dana itu tidak dinikmati segelintir orang, melainkan dialokasikan untuk seluruh anggota dewan yang berjumlah 45 orang beserta perangkat pendukung selama satu tahun.
“Artinya, jika anggaran perjalanan dinas disebutkan Rp12 miliar lebih itu dibagi untuk 45 anggota DPRD Asahan, maka masing-masing anggota rata-rata menerima sekitar Rp23 juta per bulan dalam setahun,” ujar Rosmansyah saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Asahan, Selasa (28/7/2026).
Ia menilai, jika dihitung secara proporsional, nilai tersebut masih relatif wajar. Bahkan, menurutnya, angka itu lebih rendah dibandingkan anggaran perjalanan dinas DPRD di sejumlah daerah lain.
Rosmansyah menjelaskan, setiap perjalanan dinas yang dilakukan anggota DPRD memiliki tujuan yang melekat pada tugas konstitusional, yaitu memperjuangkan kepentingan masyarakat Asahan. Koordinasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, dan lembaga terkait menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
“Misalnya, salah satu contoh perjalanan dinas yang baru-baru ini saya lakukan adalah koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumut terkait pembahasan Ranperda Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyusunan naskah akademik,” katanya.
Ia mengakui, besaran nominal anggaran perjalanan dinas memang mudah menjadi perhatian masyarakat. Namun, menurutnya, banyak hasil dari kegiatan tersebut yang belum tersampaikan secara luas ke publik sehingga memunculkan persepsi yang kurang tepat.
“Jika dilihat dari total anggaran perjalanan dinas itu memang nilainya besar dalam satu tahun. Namun, banyak kerja-kerja dalam perjalanan itu yang hasilnya sebenarnya belum tersampaikan dan tidak diketahui oleh masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rosmansyah mengatakan perjalanan dinas juga dimanfaatkan anggota DPRD untuk mencari peluang pendanaan dan program pembangunan dari luar APBD Kabupaten Asahan. Berbagai aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan melalui koordinasi dengan kementerian, BUMN, maupun lembaga pemerintah lainnya.
“Teman-teman dari partai dan fraksi lain bisa menjemput program-program itu lewat perjalanan dinas yang bisa kita lakukan. Tujuannya untuk kita pulangkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Rosmansyah berharap masyarakat dapat melihat anggaran perjalanan dinas secara utuh sebagai bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional DPRD dalam memperjuangkan kepentingan daerah, bukan semata-mata dari besarnya nilai anggaran yang tercantum dalam dokumen keuangan daerah.