MEDAN — Sepinya pengunjung Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 memicu reksi keras dari DPRD Sumut. Anggota Komisi B, Rudi Alfahri Rangkuti, menilai pengelolaan PRSU oleh PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) gagal total. Ia mendesak Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk segera merombak jajaran direksi BUMD tersebut.
Rudi mengidentifikasi dua masalah utama yang membuat PRSU sepi. Pertama, harga tiket masuk yang dinilai terlalu mahal oleh masyarakat. Kedua, konsep acara yang tidak pernah berubah dari tahun ke tahun sehingga membuat pengunjung bosan.
“Kalau kita lihat, penyebab utamanya ada dua. Pertama, harga tiket yang menurut masyarakat cukup mahal. Kedua, PRSU ini tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Konsepnya itu-itu saja, tidak ada inovasi baru yang membuat masyarakat penasaran atau tertarik untuk datang. Akhirnya masyarakat merasa bosan karena acaranya monoton,” kata Rudi, Senin (20/7/2026).
Politisi PAN itu menyoroti klaim panitia yang menyebut PRSU ramai. Menurutnya, keramaian yang terjadi hanya dipicu oleh konser musik, bukan karena daya tarik utama pameran.
“Kalaupun ada yang bilang ramai, itu karena ada konser. Tapi apakah seramai konser-konser besar yang benar-benar menyedot ribuan penonton? Kita lihat sendiri konser seperti Dewa 19 dan artis besar ibukota lainnya di Medan selalu mendapat antusiasme luar biasa. Nah, PRSU belum mampu menciptakan antusiasme seperti itu,” ujarnya.
Rudi juga meminta panitia tidak hanya mengeluarkan rilis yang mengklaim jumlah pengunjung meningkat. Ia menegaskan, indikator paling sederhana untuk melihat keramaian adalah kondisi lalu lintas di sekitar lokasi penyelenggaraan.
“Kalau memang benar-benar ramai, pasti terlihat dari kemacetan dan antusiasme masyarakat. Ini kan biasa-biasa saja. Jangan hanya membuat rilis. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta di lapangan,” tegasnya.
Rudi menyayangkan perpindahan pengelolaan PRSU dari pemerintah daerah ke PT PPSU tidak membawa perubahan signifikan. Ia menilai, pengelolaan yang menggunakan jasa event organizer (EO) justru tidak mencerminkan profesionalisme.
“Mereka memang menggunakan jasa EO. Tapi kita lihat, EO seperti apa? Menurut saya tidak profesional. Harusnya mereka belajar dari event-event besar yang sukses menarik masyarakat. Banyak contoh yang bisa dijadikan referensi, tetapi itu tidak diaplikasikan di Sumatera Utara,” ujarnya.
Rudi secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara tidak ragu melakukan perombakan menyeluruh. Ia menilai, jika direksi PT PPSU tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU, maka harus diganti.
“Tidak salah Gubernur melakukan evaluasi ulang terhadap para direktur di BUMD tersebut. Kalau memang tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU, ya harus diganti. Bukan hanya direkturnya, komisaris juga harus dievaluasi,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan di PT PPSU sudah sangat nyata dan membutuhkan tindakan tegas dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. “Selama ini kita memang sudah banyak memberikan dorongan untuk evaluasi BUMD. Tapi untuk yang satu ini, kondisinya sangat terlihat. Pengelolaannya carut-marut dan tidak profesional. Karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merombak jajaran direksi PT PPSU. Evaluasi harus dilakukan demi memperbaiki pengelolaan PRSU ke depan,” pungkasnya.