KARO — Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes. menegaskan bahwa persoalan disparitas harga dan kelancaran distribusi pangan tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah saja. Karena itu, Kabupaten Karo sebagai salah satu lumbung pangan utama Sumatera Utara membutuhkan kemitraan yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Business Matching dan Temu Kemitraan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Intra Sumatera Utara di Hotel Kalang Ulu. Forum tersebut mempertemukan produsen, Gapoktan, supplier, dan pedagang besar dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Mendorong Transaksi Riil, Bukan Sekadar Kesepakatan
Melalui Business Matching, para pelaku usaha didorong membangun kerja sama konkret yang menguntungkan kedua pihak. Fokusnya dua: memastikan petani memperoleh harga yang layak, sekaligus menjamin ketersediaan pasokan dengan harga stabil bagi masyarakat.
Kerja sama yang terbangun diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan. Pemerintah Kabupaten Karo ingin kemitraan itu berlanjut dalam transaksi riil dan jangka panjang, sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan serta pengendalian inflasi di Sumatera Utara.
Peran Bank Indonesia Sumut di Balik Forum Kemitraan
Bupati Karo menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas inisiasi dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Forum ini menjadi jembatan antara daerah produsen dan daerah konsumen di Sumut.
Turut hadir jajaran Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, para kepala perangkat daerah, serta pelaku usaha, supplier, dan kelompok tani dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Mengapa Kemitraan Antardaerah Jadi Kunci
Kabupaten Karo dikenal sebagai salah satu sentra produksi hortikultura dan pangan di Sumatera Utara. Namun kelancaran distribusi ke daerah lain kerap menjadi persoalan tersendiri, terutama saat pasokan melimpah di tingkat petani sementara harga di pasar konsumen tetap tinggi.
Skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Intra Sumatera Utara coba menjawab persoalan itu. Daerah produsen dan daerah konsumen dipertemukan langsung, tanpa harus melewati rantai perantara yang panjang. Dengan begitu, disparitas harga diharapkan mengecil.
Pemerintah Kabupaten Karo menargetkan kemitraan yang terbangun bisa segera berlanjut ke tahap transaksi. Hasil akhirnya, petani mendapat harga layak dan warga Sumatera Utara mendapat pasokan pangan dengan harga yang lebih stabil.
