MEDAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya melakukan rotasi kepemimpinan di tingkat provinsi, tetapi juga menandai kemajuan fisik kantor barunya di Sumatera Utara. Triyoga Laksito dikukuhkan sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara menggantikan Khoirul Muttaqien yang mendapat penugasan baru di lingkungan OJK.
Prosesi pengukuhan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (31/7/2026). Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko, secara langsung memimpin acara tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pergantian ini adalah momentum strategis, bukan sekadar serah terima jabatan.
"Pengukuhan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi merupakan momentum untuk memperkuat peran OJK di daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi yang semakin kompleks serta memperluas kontribusi sektor jasa keuangan bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Hernawan.
Mandat Baru OJK dan Target Ekonomi Sumut
Hernawan menjelaskan, implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah memperluas mandat OJK. Konsekuensinya, ekspektasi publik terhadap lembaga ini meningkat, terutama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi konsumen di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Meskipun global dilanda ketidakpastian, ekonomi Sumatera Utara dinilai tetap resilien. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 4,98 persen pada triwulan I 2026. Kinerja sektor jasa keuangan disebut menjadi salah satu penopang utama capaian tersebut.
Untuk menjaga momentum ini, Hernawan mendorong penguatan implementasi Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED). Program ini mengkolaborasikan OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan pelaku usaha untuk memperluas akses keuangan masyarakat.
Gubernur Bobby Nasution Minta Fokus ke UMKM dan Korban Bencana
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memberikan catatan khusus dalam acara tersebut. Ia meminta kebijakan sektor jasa keuangan mampu mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah, bukan sekadar menerapkan kebijakan nasional secara seragam.
Menurut Bobby, koordinasi yang erat antara OJK dan pemda sangat dibutuhkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat. Prioritasnya mencakup pelaku UMKM, petani, dan masyarakat yang terdampak bencana. Salah satu instrumen yang dioptimalkan adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memperlancar akses pembiayaan.
Selain itu, Gubernur menyoroti potensi ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan baru. Ia mendorong kolaborasi membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berdaya saing di Sumatera Utara.
Gedung Baru OJK Sumut: Green Building 7 Lantai
Dalam kunjungan kerja yang sama, Hernawan juga menghadiri seremoni topping off Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara. Prosesi ini menandai rampungnya pekerjaan struktur utama hingga lantai tujuh. Gedung ini merupakan investasi kelembagaan jangka panjang untuk memperkuat layanan di daerah.
"Gedung ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan pusat koordinasi dan kolaborasi untuk memperkuat kehadiran OJK serta mendukung sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan," kata Hernawan.
Gedung baru ini menjadi yang ketujuh dibangun OJK dari lahan kosong. Konsep green building diterapkan sebagai wujud komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Keberadaannya diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, edukasi literasi keuangan, dan perlindungan konsumen di Sumatera Utara.
Acara pengukuhan turut dihadiri Deputi Komisioner dan Kepala Departemen OJK, jajaran Forkopimda, bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, pimpinan industri jasa keuangan, serta akademisi.
