SUMATERA UTARA — Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Hendi Prio Santoso dengan pidana lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. Vonis ini diajukan dalam sidang dugaan korupsi transaksi jual beli gas yang melibatkan Arso Sadewo Tjokrosoebroto, Komisaris Utama Isargas Group. Jaksa menyebut Hendi menyalahgunakan dana PGN dengan kedok pembayaran di muka yang nyatanya digunakan untuk menalangi utang Isargas Group tanpa proses uji tuntas dan di luar Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
Dari Citibank ke Kursi Direktur Utama PGN
Hendi memulai karier di Citibank pada awal 1990-an, lalu menjabat Direktur Investment Banking di JPMorgan Securities Indonesia (2004–2007). Kariernya di BUMN dimulai Mei 2007 saat ia ditarik masuk ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk sebagai Direktur Keuangan. Hanya sebulan berselang, ia langsung dipromosikan menjadi Direktur Utama — posisi yang dipegangnya hingga April 2017.
Setelah era PGN, Hendi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) dari September 2017 hingga Oktober 2021. Puncak kariernya terjadi saat ia dipercaya menakhodai MIND ID, holding BUMN pertambangan yang membawahi PT Antam, Bukit Asam, Freeport Indonesia, Inalum, dan PT Timah. Jabatan itu diembannya sejak Oktober 2021 hingga Maret 2025.
Kontroversi Penunjukan di Vale Indonesia
Head of Communication Vale Indonesia, Bayu Aji, mengatakan penunjukan Hendi sebagai Wakil Presiden Komisaris Vale Indonesia dilakukan melalui RUPSLB 19 Januari 2022. Penunjukan ini sesuai arahan MIND ID selaku pemegang saham 20% di PTVI. Namun, salah satu Dewan Komisaris MIND ID menolak langkah itu karena Hendi sudah menjabat Direktur Utama MIND ID menggantikan Orias Petrus Moedak. Campur tangan Menteri BUMN Erick Thohir yang menunjuk Hendi melalui RUPS MIND ID 29 Oktober 2021 menjadi kekuatan mutlak kala itu.
Harta Rp242,5 Miliar: Surat Berharga Dominan
Berdasarkan LHKPN Desember 2024, kekayaan Hendi tercatat Rp242,5 miliar — naik dari Rp218,8 miliar pada 2023 dan Rp193,2 miliar pada 2022. Surat berharga menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp145,2 miliar. Ia juga memiliki enam bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Bandung senilai total Rp62 miliar, ditambah kas dan setara kas yang tidak disebutkan detailnya.
Meski dituntut lima tahun penjara, Hendi tidak lagi dijatuhi hukuman uang pengganti karena telah menyetorkan SGD 500 ribu ke rekening penampungan KPK — uang yang terbukti ia nikmati dari kasus tersebut. Sebelumnya, semasa memimpin PGN, Kejaksaan Agung pernah menelusuri dugaan kejanggalan proyek FSRU Lampung dan Hendi sempat dicekal bepergian ke luar negeri.
