MEDAN — Komitmen itu disampaikan Tiorita menindaklanjuti arahan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, yang meminta agar seluruh alokasi TKD Tambahan tahun ini dimanfaatkan secara optimal untuk program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat yang dibuka langsung oleh Gubernur Bobby Nasution itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi sekitar Rp1,1 triliun dari total pengembalian TKD pusat sebesar Rp6 triliun. Gubernur berharap alokasi serupa bisa dipertahankan pada 2027 karena dampak bencana 2025 masih dirasakan warga.
Prioritas Program Fisik dan Nonfisik untuk Warga Terdampak
Tiorita menegaskan bahwa setiap rupiah dari TKD Tambahan harus memberikan manfaat nyata. Pemerintah Kabupaten Langkat, kata dia, akan memprioritaskan program yang langsung dibutuhkan masyarakat terdampak bencana.
“Pemanfaatan Dana TKD Tambahan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Langkat akan memprioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun program nonfisik,” tegas Tiorita dalam keterangannya, Selasa.
Dengan pendekatan itu, proses pemulihan di Langkat diharapkan berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan. Tiorita juga memastikan Pemkab Langkat siap dimonitor dalam pelaksanaan anggaran tersebut.
Gubernur Minta Daerah Tak Kendur Meski Anggaran Sudah Cair
Gubernur Bobby Nasution mengingatkan seluruh bupati dan wali kota agar tidak lengah setelah dana tambahan turun. Ia menekankan pentingnya monitoring berkelanjutan agar dana benar-benar sampai ke sasaran.
“Kami berkomitmen terhadap TKD yang diberikan, dan kami juga siap dimonitor pelaksanaannya sampai hari ini maupun ke depan,” ujar Bobby di hadapan para kepala daerah se-Sumatera Utara.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut Surya, Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga, Kepala Posko Nasional Satgas PRR Pascabencana Sumut Irjen Pol. Wahyu Bintono, serta Sekda Kabupaten Langkat H. Amril. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Ahmad Fatoni juga mengikuti rapat secara daring.
Sinergi Tiga Tingkat Pemerintahan Kunci Pemulihan
Forum ini menjadi ajang penguatan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memastikan penggunaan TKD Tambahan berjalan transparan dan akuntabel. Bagi Langkat, partisipasi aktif dalam rapat ini menjadi bukti keseriusan untuk mengawal dana pemulihan hingga ke tingkat kelurahan dan desa.
Tiorita menambahkan, Pemkab Langkat akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Sumut dan pusat untuk memastikan tidak ada kendala di lapangan. “Kami akan tindaklanjuti seluruh arahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Dalam Negeri,” pungkasnya.
