MEDAN — Sebanyak sembilan Kepala Biro (Kabiro) Media Perdjoeangan FSPMI untuk periode 2026-2031 resmi dikukuhkan dalam rapat kerja yang digelar di Medan, Minggu (12/7/2026). Acara ini menjadi langkah awal penguatan struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Perintah Organisasi untuk Periode 2026-2031
Ketua Panitia Pengukuhan dan Rapat Kerja, Yogi Agung Laksono, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI dan Koordinator Liputan Nasional (Korlipnas) Media Perdjoeangan. “Ini perintah organisasi untuk menyusun kepengurusan terbaru dan program kerja satu tahun ke depan,” ujar Yogi kepada peserta.
Yogi yang juga menjabat Sekretaris Koordinator Wilayah Media Perdjoeangan FSPMI Sumut menambahkan, pengukuhan ini bertujuan agar seluruh aktivitas jurnalistik yang dijalankan mampu membesarkan induk organisasi serta gerakan rakyat lainnya.
Bukan Hanya Suara Buruh, Tapi Juga Petani dan Nelayan
Acara yang mengusung tema “Bersinergi Dengan Gerakan Rakyat, Setia Pada Suara Kaum Buruh” ini menegaskan posisi Media Perdjoeangan sebagai pilar FSPMI. Namun, Yogi menekankan bahwa media ini tidak hanya menyuarakan kepentingan pekerja sektor formal.
“Kami memberi perhatian luas pada gerakan rakyat lainnya—petani, nelayan, rakyat miskin kota, dan desa. Mereka yang kadang tidak terekspos media lain,” kata Yogi. Menurutnya, Media Perdjoeangan adalah alat agitasi dan propaganda untuk membesarkan FSPMI, sekaligus ruang bagi elemen yang terpinggirkan.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan DPP Serikat Petani Indonesia (SPI), DPW SPI Sumut, serta serikat pekerja/buruh dan Exco Partai Buruh Sumatera Utara. Secara virtual, Pimpinan Redaksi Kahar S. Cahyono, Wakil Pimpinan Redaksi Wiwik Purwanti, dan Koordinator Liputan Nasional Agung Purwanto juga mengikuti jalannya acara.
9 Kabupaten/Kota Target Penguatan Jaringan
Pengukuhan Kabiro mencakup sembilan wilayah di Sumut yang menjadi basis FSPMI. Rapat kerja ini diakhiri dengan penetapan program kerja untuk masing-masing kabupaten/kota. “Ini menjadi keberlanjutan gerakan di tingkat bawah,” ujar Yogi.
Kehadiran sembilan kepala biro diharapkan memperluas jangkauan pemberitaan Media Perdjoeangan, khususnya dalam mengawal isu ketenagakerjaan dan kebijakan yang menyentuh rakyat kecil di Sumatera Utara.
