SUMATERA UTARA — Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) bersiap memangkas aturan transparansi harga broadband era Biden. Sebuah pemungutan suara dijadwalkan akhir bulan ini. Jika disetujui, penyedia internet bisa menyembunyikan biaya tambahan dari pelanggan.
Seperti dilansir Ars Technica, FCC kini meninjau ulang aturan pengungkapan harga broadband. Di bawah Ketua Brendan Carr, FCC era Trump terus mengikis persyaratan yang diterapkan di bawah Partai Demokrat. Aturan baru akan menghapus kewajiban merinci biaya tambahan (passthrough fees).
Alih-alih mencantumkan setiap biaya secara terpisah, penyedia cukup menampilkan satu angka “hingga” yang mencakup semua biaya. Angka itu bisa menggabungkan pungutan pemerintah dan biaya dari entitas non-pemerintah, seperti pemilik tiang utilitas. Saat ini, penyedia harus membuat dan memperbarui puluhan label untuk setiap lokasi.
FCC beralasan perubahan ini mengurangi beban administratif penyedia. “Daripada terus mewajibkan penyedia merinci biaya yang bervariasi per lokasi, kami mengizinkan mereka menampilkan biaya tersebut secara agregat,” demikian bunyi draf peraturan. Draf itu menyebutkan angka maksimal atau “hingga” untuk total biaya di lokasi mana pun tempat paket layanan ditawarkan.
