KARO — Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, SP. OG, M.Kes secara resmi menyampaikan tiga Ranperda strategis kepada DPRD Kabupaten Karo dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD setempat, Senin (29/6). Ketiga rancangan tersebut meliputi aturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perubahan atas Perda Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.
Dalam sambutannya, Bupati Antonius Ginting menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk menyelesaikan persoalan sosial dan lingkungan di Kabupaten Karo. Ia menilai sektor bisnis tidak bisa lagi hanya berfokus pada keuntungan semata.
Perusahaan Diminta Jadi Mitra Sosial Pemerintah
“Dunia usaha tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial dan lingkungan. Ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Antonius Ginting di hadapan para anggota dewan dan unsur Forkopimda.
Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan menjadi salah satu yang paling dinantikan. Banyak perusahaan perkebunan dan industri di Karo selama ini beroperasi tanpa kontribusi nyata terhadap masyarakat sekitar. Regulasi ini diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk memastikan perusahaan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
Dua Ranperda Lain: Barang Daerah dan Pangan
Selain ranperda tentang CSR perusahaan, Pemkab Karo juga membahas perubahan atas Perda Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
