MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah mengkaji potensi peningkatan pendapatan dari pajak opsen MBLB seiring dengan rencana penertiban tambang ilegal di wilayah tersebut. Langkah ini diyakini akan membawa dampak positif bagi kas daerah.
Mengapa Penertiban Tambang Ilegal Bisa Dongkrak Pajak?
Selama ini, aktivitas pertambangan tanpa izin menjadi salah satu faktor utama kebocoran penerimaan pajak MBLB. Dengan adanya penertiban, para pelaku usaha tambang diharapkan beralih ke sektor formal sehingga kewajiban perpajakan mereka dapat tercatat dengan baik.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut menyebutkan, potensi peningkatan penerimaan dari sektor ini cukup besar. “Dengan tertibnya administrasi dan operasional tambang, kami optimistis pendapatan dari pajak opsen MBLB bisa meningkat secara signifikan,” ujarnya dalam sebuah kesempatan.
Skema Pajak Opsen MBLB yang Baru
Pajak opsen MBLB merupakan pungutan tambahan yang dikenakan di atas pokok pajak MBLB. Skema ini mulai berlaku efektif setelah adanya regulasi baru dari pemerintah pusat yang memberikan kewenangan lebih luas kepada provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pertambangan.
Kebijakan ini menjadi salah satu andalan Pemprov Sumut dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan infrastruktur data dan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.
Dampak bagi Pelaku Usaha Tambang
Bagi pengusaha tambang yang selama ini beroperasi secara legal, kebijakan ini justru dinilai memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang lebih adil. Mereka tidak lagi harus bersaing dengan tambang ilegal yang kerap menjual produk dengan harga lebih murah karena tidak membayar pajak.
Namun, para pelaku usaha kecil di sektor galian C juga diimbau untuk segera mengurus perizinan agar tidak terkena sanksi saat operasi penertiban dimulai. Pemprov Sumut berjanji akan memberikan pendampingan dan kemudahan dalam proses perizinan.
Target dan Langkah Ke Depan
Pemprov Sumut menargetkan peningkatan penerimaan pajak opsen MBLB bisa mulai terlihat dalam satu hingga dua tahun ke depan setelah proses penertiban berjalan efektif. Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terus digencarkan.
Langkah ini juga diiringi dengan penguatan koordinasi antara Dinas ESDM, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik pertambangan ilegal di Sumatera Utara.
