SERGAI — Usaha Tarigan, yang didampingi Ketua FSB KIKES KSBSI Hera Yunita Siregar S.Sos SH, menyatakan anggota serikat buruh perlu memahami tata cara mengajukan gugatan di PHI. Pengetahuan itu berlaku untuk sengketa yang menimpa perseorangan maupun yang diajukan lewat serikat.
Menurut Usaha Tarigan, PHI berwenang memeriksa empat jenis perkara.
Dalam beracara, PHI memakai sejumlah hukum acara, antara lain RBg, BW, RV, dan UU PHI.
Sebelum PHI lahir, perselisihan perburuhan diatur lewat UU Nomor 2 Tahun 1957. Sengketa lebih dulu menempuh perundingan bipartit dan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan. Jika belum selesai, perkara naik ke P4D dan P4P.
“Di P4D dan P4P terdiri unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja/buruh,” ujar Usaha Tarigan.
Masalahnya, putusan P4D dan P4P bisa dibatalkan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Prosesnya jadi panjang dan merugikan buruh. Karena itu, pada awal Reformasi dibentuklah UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Hubungan Industrial.
“Munculah PHI tingkat pertama dan MA tingkat akhir dan putusan PHI bisa juga dipidana,” tegas Usaha Tarigan.
Di akhir paparan, Usaha Tarigan menekankan pentingnya penyelesaian damai.
“Berdamai wujud keadilan yang sebenarnya,” pungkas Usaha Tarigan.
Ia berharap para buruh bergabung dalam serikat buruh sebagai wadah pemersatu. Serikat, katanya, dapat membela hak dan kepentingan buruh, termasuk saat berperkara di PHI.