MEDAN — Mangapul Purba meminta pemerintah provinsi mengungkap siapa pihak di balik pembukaan jalur dan penggunaan alat berat di Gunung Sibayak. Menurut legislator Dapil Pematangsiantar-Simalungun itu, publik berhak tahu tujuan kegiatan, aktor pelaksana, dan status perizinannya.
Polemik kawasan Gunung Sibayak mencuat setelah ekskavator membuka dan memperlebar jalur evakuasi, lalu kegiatan Sibayak Mountain Enduro digelar Komunitas Motor Trail Mania Tanah Karo (KTM) pada 15 November 2026. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengecam aktivitas motor trail tersebut dan menegaskan Pemprov Sumut tidak mengeluarkan izin penyelenggaraannya.
Mangapul menilai persoalan Gunung Sibayak tidak cukup dipandang sebagai kegiatan motor trail atau pembukaan jalur semata. Kawasan itu menyangkut kawasan konservasi, kelestarian ekosistem, dan kepentingan masyarakat yang punya ikatan sejarah serta budaya dengannya.
"Jangan biarkan gerakan siluman merusak Gunung Sibayak. Mau dijadikan apa kawasan itu. Jangan seenaknya dihancurkan dan diutak-atik tanpa aturan. Kalau memang sudah memiliki izin, sampaikan secara terbuka kepada publik. Tetapi kalau tidak memiliki izin, harus ditindak tegas sesuai aturan hukum," tegas Mangapul dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026) di Medan.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu menyoroti beredarnya informasi bahwa Gunung Sibayak akan disulap menjadi objek wisata alam bertaraf internasional menyerupai Tangkuban Perahu di Bandung, Jawa Barat. Jika rencana itu benar, ia menuntut nama investor, penggagas, dan konsep pengembangannya dibuka ke publik.
"Jika memang ada rencana seperti itu, siapa investornya, siapa penggagasnya dan bagaimana konsep pengembangannya. Jangan sampai masyarakat hanya mendengar isu, sementara pemerintah tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi," ujar Mangapul.
Mangapul meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumut, UPTD Tahura Bukit Barisan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait, serta instansi kehutanan yang berwenang tidak tinggal diam. Pengawasan dan penegakan hukum harus jalan.
Pemeriksaan diminta mencakup legalitas pembukaan jalur, dokumen perencanaan, sumber anggaran, pihak pelaksana, dan siapa yang memberikan persetujuan. Jika ditemukan pelanggaran, ia menuntut tindakan hukum yang tegas dan transparan.
"Pemerintah harus melakukan pemeriksaan terhadap legalitas pembukaan jalur, dokumen perencanaan, sumber anggaran, pihak pelaksana, serta siapa yang memberikan persetujuan. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan hukum yang tegas dan transparan," sebut Mangapul.
Mangapul menegaskan Gunung Sibayak bukan kawasan yang bisa dieksploitasi atas nama pembangunan. Bagi masyarakat Kabupaten Karo, gunung itu adalah ikon kebanggaan dengan nilai sejarah, budaya, dan sakral yang harus dihormati.
Karena itu, setiap rencana perubahan kawasan wajib melibatkan masyarakat, tokoh adat, pemerhati lingkungan, dan seluruh pemangku kepentingan. Revitalisasi kawasan, pemulihan vegetasi, dan penghijauan menurutnya harus jadi prioritas, disertai penyelidikan asal-usul kegiatan yang memicu kerusakan.
"Sangat miris kita melihat kondisi Gunung Sibayak saat ini sudah hancur diporak-porandakan ekskavator dengan alasan untuk membuka atau memperlebar jalur evakuasi di kawasan Gunung Sibayak, disusul kegiatan Sibayak Mountain Enduro yang digelar Komunitas Motor Trail Mania Tanah Karo (KTM) pada 15 November 2026," tandas Mangapul.