SUMATERA UTARA — BPJS Ketenagakerjaan Lamongan menyatakan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi ahli waris tujuh pekerja korban ledakan pabrik PT Superior Prima Sukses (SPS) atau Blesscon di Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk, belum dibayarkan karena persyaratan administrasi dinilai belum lengkap. Keluarga korban yang membutuhkan dana tersebut diminta segera mengurus surat ahli waris dan akta kematian agar pencairan bisa diproses.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, Nyoman Sudarsana, menegaskan pihaknya tidak menunda pembayaran manfaat kepada ahli waris. Menurut dia, proses pencairan normalnya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu sejak seluruh dokumen dinyatakan lengkap.
Pernyataan itu disampaikan Nyoman saat ditemui awak media pada Kamis (19/11/2026), menanggapi keluhan keluarga korban yang merasa santunan belum diterima hampir dua bulan setelah kunjungan Bupati Lamongan Yes bersama BPJS Ketenagakerjaan ke rumah duka pada 22 September 2026.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan komitmen memastikan hak keluarga korban terpenuhi. Hak yang dijanjikan mencakup santunan JKK serta beasiswa pendidikan bagi anak korban sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, bahan pemberitaan tidak merinci nominal santunan JKK maupun nilai beasiswa yang akan diterima masing-masing ahli waris. Informasi besaran manfaat dapat ditanyakan langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan atau melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan menyebut dua dokumen utama yang wajib dilengkapi sebelum santunan dapat dibayarkan kepada ahli waris:
Nyoman menjelaskan, prosedur operasional standar (SOP) beserta persyaratan administrasi sudah disampaikan saat kunjungan ke keluarga korban, bersama pihak perusahaan dan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
BPJS Ketenagakerjaan berharap pihak pabrik ikut membantu keluarga korban melengkapi berkas. Menurut Nyoman, pendampingan itu akan mempercepat proses pencairan.
"Mungkin dari pihak pabrik bisa membantu untuk kelengkapan persyaratan-persyaratan tersebut kepada keluarga korban khususnya, biar kami bisa segera proses pencairan," ujar Nyoman kepada awak media.
Ia juga menegaskan komitmen lembaganya. "Kami BPJS Ketenagakerjaan tidak akan pernah menunda pembayaran kepada masyarakat atau kepada ahli waris sepanjang persyaratan sudah lengkap, seperti surat ahli waris dan akta kematian," katanya.
Ahli waris yang ingin memastikan status manfaat dapat menempuh langkah berikut:
Informasi prosedur lebih lanjut dapat diakses melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk aplikasi dan layanan pelanggan yang tersedia.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, Mokhammad Zamroni, menyatakan belum menerima laporan dari keluarga korban maupun perusahaan terkait persoalan ini. Ia berjanji mempelajari informasi yang beredar lebih dulu.
"Inggee (iya-red) makasih Infonya mas cobak kita pelajari dulu, karena sampai dengan saat ini belum ada laporan dari keluarga korban ataupun dari perusahaan," kata Zamroni saat dihubungi tim media.
Peristiwa ledakan tabung produksi di pabrik tersebut mengakibatkan tujuh pekerja meninggal dunia. Keluarga korban kini menghadapi dua beban sekaligus: kehilangan anggota keluarga dan hilangnya sumber penghasilan.
Keluarga korban yang mengalami kendala pencairan dapat menyampaikan pengaduan ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lamongan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, atau kanal pengaduan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Waspadai pihak yang menawarkan jasa mempercepat pencairan dengan imbalan uang; seluruh proses manfaat JKK tidak dipungut biaya.