MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas memaparkan program pembangunan Kota Medan 2027 dalam koordinasi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Usulan disampaikan agar arah pembangunan kota selaras dengan kebijakan provinsi maupun pemerintah pusat.
Rico menyebut koordinasi itu sebagai langkah penting sebelum program masuk tahap perencanaan. Menurut dia, penyelarasan diperlukan supaya pembangunan tidak tumpang tindih dengan kewenangan provinsi.
"Penting bagi kami pemerintah daerah untuk menyelaraskan program dengan kebijakan pemerintah pusat maupun provinsi," ujar Rico di Medan, Rabu.
Dalam paparannya, Rico menempatkan penanganan banjir sebagai prioritas pertama. Program yang diusulkan mencakup pembangunan kolam retensi di kawasan Tembung, Selayang, dan Johor.
Pemkot Medan juga mengusulkan normalisasi drainase di Sei Kera Hilir, Sei Badera, dan Sungai Belawan, serta revitalisasi bendung kanal banjir. Penanganan disebut dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir.
Prioritas berikutnya adalah penguatan infrastruktur, integrasi transportasi massal, dan pemerataan pembangunan Medan Utara. Untuk transportasi, Pemkot Medan membahas penyatuan skema Buy The Service (BTS) bus listrik.
Rico menambahkan, sinkronisasi juga mencakup program pengurangan sampah, promosi bersama kegiatan budaya, sport tourism, dan wisata sejarah (heritage).
Pemkot Medan menargetkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota pada 2027 sebesar 28,77 persen. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada di kisaran 5,7 hingga 6,1 persen.
Angka itu lebih tinggi dari capaian provinsi. Bobby menyebut pertumbuhan ekonomi Medan di atas provinsi, yakni 5,1 persen, sementara Pemprov Sumut 4,9 persen.
"Kalau pertumbuhan ekonomi di Kota Medan naik maka juga akan menjadikan pertumbuhan ekonomi Sumut baik pula," kata Bobby.
Gubernur Sumut menyambut baik langkah Pemkot Medan menyelaraskan arah dan strategi pembangunan 2027. Sebagai kota metropolitan dan kota terbesar ketiga di Indonesia, Medan dinilai perlu diarahkan menjadi kota metropolitan berbasis digital dan Internet of Things (IoT).
Bobby meminta pemerintah kota memberi perhatian serius pada indikator makro ekonomi, terutama pengendalian inflasi. Keterbatasan lahan pertanian membuat kebutuhan pangan Medan sangat bergantung pada pasokan daerah sekitar.
"Kerja sama ini dapat membangun rantai pasok pangan yang kuat, efisien, dan berkelanjutan, membangun ketahanan terhadap bencana, dan menstabilkan harga," ujarnya.
Bobby secara khusus menyoroti pengembangan Medan Utara. Wilayah itu dinilai strategis sebagai gerbang logistik laut, pusat industri, sekaligus kawasan permukiman padat penduduk.
Pembangunan kawasan tersebut, menurut dia, perlu diperhatikan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan inti kota. Pemerataan menjadi salah satu poin yang dibahas dalam koordinasi itu.
Melalui sinkronisasi tersebut, Pemkot Medan dan Pemprov Sumut diharapkan menyelaraskan prioritas, pembagian kewenangan, serta lokasi program. Agenda pembangunan 2027 pun diharapkan berjalan lebih terarah dan tepat sasaran.