ASAHAN — Pemeriksaan dibuka melalui entry meeting di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Jl. Jend. Sudirman, Kisaran. Hadir para asisten Sekretariat Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Wakil Penanggung Jawab beserta anggota Tim Pemeriksa BPK RI.
Pemeriksaan menyasar dua pos besar: belanja barang dan jasa, serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Tujuannya menilai tingkat kepatuhan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPK RI, Dwi Prayitno, menegaskan pemeriksaan ini bukan pemeriksaan khusus. Audit dijalankan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan aturan yang berlaku.
Tim pemeriksa dijadwalkan bertugas selama 29 hari ke depan, terhitung sejak kegiatan pemeriksaan dimulai. Ruang lingkupnya difokuskan pada Tahun Anggaran 2026.
Hasilnya akan menilai apakah pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal JIJ sudah berjalan patuh, tertib, dan sesuai ketentuan. Dwi berharap koordinasi dan komunikasi antara tim BPK dan jajaran Pemkab Asahan berjalan lancar selama proses berlangsung.
Rianto menyatakan Pemkab Asahan siap memberi dukungan penuh dan menjalin kerja sama dengan tim pemeriksa. Seluruh jajaran perangkat daerah diminta bersikap kooperatif dan proaktif memenuhi kebutuhan data maupun dokumen.
Menurut Wabub, dukungan itu bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan," ujar Rianto.
Rianto berharap pemeriksaan menghasilkan masukan dan rekomendasi konstruktif. Fokusnya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Pemkab Asahan menyatakan komitmen mendukung seluruh rangkaian pemeriksaan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Lewat audit ini, pengelolaan belanja JIJ diharapkan semakin tertib, efektif, dan akuntabel.