Kewajiban Lahan Pengganti 10.000 Hektare PT Ciputra KPSN untuk PTPN II di Sumut Lewat Tenggat Sejak Juni 2023

Penulis: Yasir  •  Selasa, 17 November 2026 | 15:01:31 WIB
Tenggat kewajiban lahan pengganti 10.000 hektare PT Ciputra KPSN untuk PTPN II di Sumut telah terlewati sejak 26 Juni 2023.

MEDAN — Pasal 31 Perjanjian Kerja Sama Induk (Master Cooperation Agreement) Nomor Dir/SPK-I/01/VI/2020 mewajibkan PT Ciputra KPSN mengganti penyusutan aset kebun PTPN II. Kewajiban itu berjalan beriringan dengan pembangunan dan pemasaran properti komersial di kawasan seluas ± 8.077 hektare.

Dihitung dari penandatanganan akta, batas waktu tiga tahun jatuh tempo pada 26 Juni 2023. Artinya, tenggat pemenuhan kompensasi lahan bagi negara sudah terlewati lebih dari tiga tahun.

Tiga Skema Pemenuhan Lahan dalam Pasal 31.2

Seluruh pendanaan ditanggung PT Ciputra KPSN. Kontrak induk merinci tiga cara yang berlaku berjenjang:

  • Membeli lahan perkebunan kelapa sawit bersertifikat HGU minimal 10.000 hektare dengan dana sendiri, lalu menyerahkannya kepada PTPN II.
  • Jika opsi pertama gagal, membeli perusahaan perkebunan yang memiliki areal HGU minimal 10.000 hektare. PTPN II memperoleh saham 70 persen di perusahaan yang diakuisisi.
  • Jika dua skema sebelumnya tidak terlaksana, menyediakan lahan kerja sama tambahan berstatus kosong (belum ditanami) minimal 10.000 hektare.

Pada skema ketiga, PT Ciputra KPSN menanggung seluruh biaya penerbitan sertifikat HGU. Kepemilikan saham perusahaan pengelola ditetapkan minimal 70 persen milik PTPN II dan maksimal 30 persen milik perusahaan afiliasi PT Ciputra KPSN.

Mengapa Klausul Pengaman bagi BUMN Dinilai Longgar?

Kewajiban penggantian 10.000 hektare bersifat mengikat. Kegagalan memenuhinya bahkan menjadi salah satu alasan pemutusan perjanjian lebih awal (early termination) dalam Pasal 24.5 ayat (i) huruf (b).

Meski begitu, klausul pengaman bagi BUMN dinilai masih menyisakan ruang negosiasi yang longgar. Pasal 31.3 memberi PTPN II hak mengalihkan kewajiban penyediaan lahan kepada pihak ketiga yang ditunjuknya jika PT Ciputra KPSN gagal memenuhi seluruh kewajiban.

Namun, biaya penyediaan lahan oleh pihak ketiga tetap disyaratkan "wajib disepakati terlebih dahulu" sebelum ditanggung sepenuhnya oleh PT Ciputra KPSN.

Status Aset Pasca-Restrukturisasi Holding Perkebunan

Restrukturisasi Holding Perkebunan Nusantara meleburkan PTPN II ke dalam PTPN I Regional 1. Perubahan itu memunculkan pertanyaan soal transparansi aset negara.

Redaksi mempertanyakan apakah lahan pengganti seluas 10.000 hektare sudah diserahterimakan secara fisik dan legal kepada BUMN, atau tenggatnya diperpanjang lewat kesepakatan tertulis yang tidak diumumkan.

Pihak yang Belum Menjawab Konfirmasi Redaksi

Aktual Online telah meminta konfirmasi kepada Region Head PTPN I Regional I Wispramono Budiman dan Kuasa Hukum PT NDP, Sastra. Konfirmasi juga dilayangkan kepada perwakilan pengembang CitraLand, pengembang Pesona Indah Cemara, dan Jewel Garden. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun yang bersedia memberikan klarifikasi.

Pada Dialog Publik Aktual Online bertajuk "Benang Kusut Konflik Agraria di Sumut, Investasi atau Perampasan" 22 Oktober 2026, Sastra menyatakan pihaknya hanya bekerja atas perintah PTPN I Regional I. Ia menilai persoalan di lapangan sebatas perbedaan pendapat yang patut dihormati.

Liputan ini masih bersambung.

Reporter: Yasir
Sumber: aktualonline.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top