Kejari Tapanuli Utara Peroleh Persetujuan Keadilan Restoratif untuk Perkara Pandi Glapia Putra Manalu, Tersangka dan Korban Berdamai

Penulis: Yasir  •  Selasa, 17 November 2026 | 11:17:01 WIB
Kasi Pidum Kejari Taput Harri Citra menjelaskan mekanisme pengajuan keadilan restoratif dalam perkara Pandi Glapia Putra Manalu.

TAPANULI UTARA — Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Taput, Harri Citra, menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan program Kejaksaan Agung yang berjalan sejak 2022. Pendekatannya mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan kepentingan korban, bukan semata-mata pembalasan lewat pemidanaan.

Pengajuannya berjenjang. Perkara dimulai dari Kejaksaan Negeri, dipaparkan di tingkat Kejaksaan Tinggi, lalu memperoleh persetujuan sesuai mekanisme dan kewenangan Kejaksaan Agung.

Profiling Intelijen Pastikan Perdamaian Bukan Rekayasa

Bidang Intelijen Kejari Taput ikut menentukan layak tidaknya perkara ini diselesaikan lewat RJ. Kepala Seksi Intelijen, Simon Ginting, menyebut timnya melakukan profiling terhadap tersangka dan korban.

Langkah itu bertujuan memastikan permohonan damai lahir dari kesepakatan sukarela kedua pihak. Profiling juga untuk menghindari informasi tidak benar, dugaan rekayasa, dan indikasi penyimpangan dalam pengajuan.

Intelijen mengumpulkan keterangan dari tersangka, korban, dan warga sekitar, termasuk tetangga yang mengetahui latar belakang perselisihan. Perdamaian yang hanya rampung di atas kertas, menurut Simon, tidak cukup.

Tetangga dan Kepala Desa Lumban Silintong Minta Perdamaian Dikabulkan

Lingkungan tempat tinggal Pandi mendukung penerapan RJ. Para tetangga mengenalnya sebagai pribadi yang baik, dan perselisihan dengan korban disebut dipicu persoalan emosi.

Tetangga tersangka, Ismail Lumbantoruan, berterima kasih kepada Kejari Tapanuli Utara yang memfasilitasi perdamaian. Ia mengatakan tersangka dan korban masih punya hubungan keluarga, sehingga damai diharapkan memulihkan hubungan yang sempat retak.

Kepala Desa Lumban Silintong, Julmen Manalu, secara terpisah ikut meminta Kejari mengabulkan permohonan perdamaian tersebut.

Empat Syarat yang Harus Dipenuhi agar RJ Disetujui

Harri Citra merinci persyaratan penerapan keadilan restoratif:

  • Ancaman pidana sesuai batas yang ditentukan peraturan.
  • Tersangka bukan residivis, diverifikasi lewat sistem administrasi penanganan perkara.
  • Ada kesepakatan perdamaian serta pernyataan dari kedua belah pihak.
  • Ada persetujuan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Mekanisme Keadilan Restoratif merupakan wujud kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tersangka, korban dan keluarga, hingga unsur penyidik, penuntut umum serta pengadilan. Penyelesaian perkara pidana bukan semata-mata tentang pembalasan melalui penjara. Namun, bagaimana memulihkan keadaan sosial seperti semula. Itulah salah satu bentuk keadilan yang hakiki," jelas Kasi Pidum Kejari Taput, Harri Citra.

Kejari Tapanuli Utara menyebut keberhasilan perkara Pandi sebagai wujud komitmen menghadirkan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan, dengan tetap mengedepankan kepastian hukum serta kepentingan masyarakat.

Reporter: Yasir
Sumber: metrorakyat.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top